Headline

Oknum Polisi Terilbat Illegal Loging Dibiarkan

La Ode Bariun

La Ode Bariun

* Bariun: Polda Tebang Pilih Berantas Illegal Loging
* Ada Pelanggaran Ham saat Penyidikan

KENDARI, BKK – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai tebang pilih dalam memberantas pelaku illegal loging di Kabupaten Muna. Pasalnya, dua oknum polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek) Maligano, yakni Pendi dan Basri hingga kini masih belum tersentuh hukum.

Padahal, Basri dan Pendi yang kini menjabat sdebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanitreskrim) Polsek Maligano terlibat dalam hal pengumpulan kayu, namun keduanya hanya dijadikan sebagi saksi. Sementara, kliennya sebagai pembeli telah ditahan.

Penilain itu datang dari Dr La Ode Bariun SH MH yang tidak lain penasehat hukum tersangka LM Falihi pemilik enam kontainer kayu yang ditangkap di Baubau beberapa hari lalu. Kini Falihi telah mendekam dibalik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sultra.

“Kalau Polda benar-benar memberantas pelaku illegal logil jangan ada tebang pilih, Polda melihat kasus ini hanya sepotong saja. Semua pelaku harus masuk (penjara, red), dua oknum polisi itu juga harus diproses,” tegas Bariun, saat ditemui, Jumat (27/2).

Hal itu menurutnya, sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan. Dimana, disitu menjelaskan bahwa pengangkut, pembeli dan pengumpul harus diproses secara hukum. Anehnya, kata Bariun, kedua oknum itu terlibat illegal loging terjadi terjadi dipelopak matanya Polres Muna.

Kata dia, selain dua oknum polisi itu juga seharusnya ada oknum Dinas Kehutanan (Dishut) Muna yang mengelurkan dokemen juga menjadi tersangka. Karena, Falihi memiliki dalam menjalankan bisnisnya memiliki dokumen lengkap yang dikeluarkan Dishut Muna.

Bukan hanya itu, bebernya, dalam proses lacak balak terjadi perbedaan keterangan antara Polres Muna, Dishut Muna dan Polda Sultra terjadi perbedaan pendapat. Jika, Polres Muna dan pihak Dishut Muna mengatakan kayu tersebut diolah diluar kawasan hutan lindung, sementara pihak Polda menyebutkan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung.

Selain itu, Bariun, juga mempersoalkan penangkapan kliennya yang menurutnya tidak prosedural. Sebab, sampai saat ditahan ia tidak pernah diberikan surat panggilan. Makin ironis lagi, sebutnya, kliennya diberikan surat penangkapan setelah berada dalam tahanan. Sehingga, sebut dia, kedepan akan melakukan upaya hukum praperadilan.

“Tidak ada surat panggilan, datang dijemput di rumahku katanya polisi mau adakan klarifikasi. Lebih duluan ditahan baru kemudian dikasih surat penangkapan. Kita akan lakukan upaya hukum praperadilan,” ujarnya dengan nada kesal.

Bariun menambahkan, hal yang menarik juga tim khusus (Timsus) Polda Sultra dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, saat mengamankan enam orang anak buah Falihi, yakni La Ane, Aritona, Alex, La Uti, Ahmad Jufri, dan Abdul Albadiu. Aparat timsus memborgol dan melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api laras panjang agar mengakui bahwa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan lindung.

“Saat dibawa di hutan saat lacak balak bersama timsus, Albadiu diborgol dan diancam agar mengakui bahwa kayu tersebut berasal dari hutan lindung,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulta Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Drs Dul Alim MH, membantah jika pihaknya melakukan tebang pilih. Polisi yang akrab disapa Dul ini juga mengakui, memang ada keterlibatan oknum Dishut Muna. Namun, kini masih dalam proses pengembangan.

“Oknum lain yang terlibat pasti kita sikat, tapi sekarang masih dalam proses pengembangan,” tegas perwira polisi dengan tiga melati dipundak ini,” saat ditemui usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Polda Sultra, kemarin. (cr2/b/lex)

To Top