Ibu Kota Pakue Kembali Dipermasalahkan – Berita Kota Kendari
Beranda

Ibu Kota Pakue Kembali Dipermasalahkan

Anggota Forum Pemekaran Kabupaten Pakue yang memprotes penempatan ibu kota di Kecamatan Pakue Tengah. (Pandi/BKK)

Anggota Forum Pemekaran Kabupaten Pakue yang memprotes penempatan ibu kota di Kecamatan Pakue Tengah. (Pandi/BKK)

KENDARI, BKK – Penempatan Pakue Tengah menjadi ibu kota calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pakue, kembali dipermasalahkan. Baso Jais dan Darwis Asri selaku panitia pemekaran merasa penetapan Pakue Tengah sarat dengan manipulasi.

Baso Jais selaku Dewan Pembina Forum Pemekaran Kabupaten Pakue mengaku, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Kolaka Utara merekomendasikan tiga nama untuk diseleksi menjadi ibu kota ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Anehnya, setibanya di Pemprov tiga nama yang direkomendasikan tersisa menjadi satu, yakni Pakue Tengah. Dugaan ketimpangan terjadi, mereka mendesak agar Pemprov Sultra maupun DPRD Sultra untuk tidak memparipurnakannya terlebih dulu, sebelum satu calon ibu kota diusulkan oleh DPRD dan bupati induk.

“Menurut kami, kalau masih tiga diusulkan, maka harus dikembalikan ke kabupaten untuk kembali ditetapkan satu dan disulkan hanya satu nama ke pemprov. Dan itu, sudah sesuai prosedur dan mekanisme,” terang Baso Jais kepada Berita Kota Kendari, Jumat (27/2).
Berkait dengan dukungan dari kelompok lain yang menginginkan Pakue Tengah sebagai ibu kota, Baso Jais mengaku, itu merupakan kepentingan sepihak. DPRD Sultra, harap dia, harusnya tidak mendengarkan usulan dari salah satu pihak.

“Mekanismenya sudah jelas. Provinsi tidak bisa memutuskan dari tiga menjadi satu. Yang berhak itu adalah di kabupaten,” urainya.

Baso menuding, dikuranginya dua calon ibu kota yang diusulkan itu karena rekayasa dari ketua panitia.
“Mungkin ketua panitia pemekaran lalai atau ada rekayasa menurut saya,” tudingnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Forum Pemekaran Pakue, Darwis Asri mengaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78, yang berhak menentukan ibu kota adalah pemkab dan DPRD induk.

“Provinsi itu hanya fasilitator bahwa ada pemekaran. Sehingga, ranah untuk menentukan tiga menjadi satu adalah kewenangan kabupaten induk,” sorotnya.
Dalam naskah akademik, lanjut dia, tertuang rekomendasi tiga nama Pakue, Pakue Tengah dan Loholoho. Namun, setelah tiba di provinsi dari tiga nama itu berubah menjadi satu yakni tinggal Pakue Tengah.

“Kami tidak menginginkan apa. Tapi, prosedurnya harus dipatuhi. Naskah akademik hanya sebagai pertimbangan. Bisa saja, naskah itu dimanipulasi oleh pihak yang mau diuntungkan,” tudingnya.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahn Provinsi Sultra Mohammad Zayat Kaimoedin mengaku, penolakan Pakue Tengah dilakukan oleh anggota dewan yang baru. Sementara DPRD Kolaka Utara sebelumnya, sudah menetapkan Pakue Tengah sebagai ibu kota Kabupaten Pakue berdasarkan naskah akademik.
“Memang tadi beberapa masyarakat datang. Makanya, solusinya adalah diusulkan kembali saja,” terangnya saat dikonfirmasi.

Zayat menambahkan, sengketa ibu kota harus segera tuntas terselesaikan di tingkatan bawah. Sehingga, lanjut dia, pemprov tidak diseret pada hal pembuat keputusan tentang masalah ibu kota.

“Makanya, kami minta hanya satu yang direkomendasikan. Jangan tiga nama ibu kota,” terangnya.
Sebelumnya, DPRD Sultra sudah mengeluarkan surat agar penetapan ibu kota Pakue ditinjau ulang karena terdapat persoalan yang krusial tentang tiga nama ibu kota yang direkomendasikan kabupaten induk. Dalam surat tersebut, ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada. (cr1/c/lex)

To Top