Tiga Pejabat Pemprov Non Job – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Tiga Pejabat Pemprov Non Job

Acara pelantikan 65 pejabat eselon tiga dan empat oleh Sekretaris Daerah Lukman Abunawas di aula Kantor Gubernur Sultra. (Pandi/BKK)

Acara pelantikan 65 pejabat eselon tiga dan empat oleh Sekretaris Daerah Lukman Abunawas di aula Kantor Gubernur Sultra. (Pandi/BKK)

#65 Pejabat Eselon Tiga dan Empat Dirotasi

KENDARI, BKK – Tiga pejabat eselon empat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat kado non job dari Gubernur Sultra Nur Alam karena dinilai tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

“Ada tiga pejabat yang dinon job,” terang Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Nur Endang Abbas usai pelantikan 65 eselon pejabat Pemprov Sultra di aula Kantor Gubernur, Kamis (26/2).

Saat ditanyai nama-nama yang dinon job, Endang tidak mengetahui pasti secara detail nama ketiganya.

Dikatakannya, mekanisme non job dilakukan oleh badan pertimbangan jabatan (baperjakat) instansi masing-masing lalu diusulkan ke BKD.

“Setelah itu, BKD putuskan,” tuturnya.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang kehilangan jabatan karena dinilai berdasarkan asas kepatutan, disiplin, loyalotas dan integritasnya.

“Selain non job, penilaian terhadap asas ini digunakan juga untuk promosi jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sultra Kusnadi mengungkapkan dua dari tiga nama itu adalah Solihin dari Biro Ekonomi dan Baini Ali yang dipindahkan ke Kabupaten Buton Selatan.

“Kalau satunya, saya kurang tahu namanya,” singkat Kusnadi.

Rotasi jabatan atau pun non job, beber Kusnadi, merupakan kebijakan gubernur dalam menilai PNS yang memiliki loyalitas, integritas dan kapasitas dalam mengemban amanah. Rotasi ini, aku dia, biasa dilaksanakan untuk pengefektifan pelaksanaan pemerintahan.

“Yang dilantik hari ini ada juga yang dipromosikan,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lukman Abunawas melantik 65 pejabat eselon tiga dan empat di beberapa instansi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Seluruh pejabat yang dilantik ini, tertuang dalam surat keputusan (SK) gubernur nomor 179 tahun 2015.

“Kepada pejabat yang dilantik, jabatan merupakan amanah. Kita tidak melihat jabatan yang saudara tempati, yang terpenting adalah memegang amanah yang telah disumpah,” beber Lukman dalam sambutan pelantikan.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparat sipil negara (ASN), pegawai negeri memiliki batasan untuk mendapatkan jabatan. Tentu, alas dia, PNS harus tetap loyal dan memiliki kapasitas dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

“Kita inginkan, semua PNS ikhlas mengabdi dan setia pada atasan,” harapnya. (cr1)

To Top