SDA Menang, Songko Siap Bereskan Kader Tak Loyal – Berita Kota Kendari
Aneka

SDA Menang, Songko Siap Bereskan Kader Tak Loyal

* Bakri: Songko Tidak Bisa Memecat, Kubu Rommy Masih Banding

KENDARI, BKK – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara (Sultra) kubu Djan Faridz, La Ode Songko Panatagama mengaku akan segera membereskan seluruh kader yang tidak loyal kepada partai berlambang kabbah di Sultra selama ini.

Kubu yang tidak loyal, maksud Songko adalah kader yang selama ini berhaluan pikiran dengan kepengurusannya dan ia berencana akan “menendangnya” dari pengurus DPW PPP Sultra.

Hal ini diungkapkan Songko usai mengetahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Mukhtamar Jakarta, Djan Faridz untuk menunda pelaksanaan putusan Menteri Hukum dan HAM tentang pelegalan pengurus sah PPP oleh kubu Rohmahurmuzy (Romy).

“PPP Sultra sesuai perintah DPP akan segera membereskan kader-kader yang selama ini tidak loyal terhadap partai,” terang La Ode Songko, Rabu (25/2).

Songko meminta, semua kader PPP baik dari kubu Djan Faridz maupun Romy untuk menghormati putusan PTUN.

“Putusan PTUN harus dihormati,” pintanya.

Secara politik, lanjut Songko, putusan PTUN menjadikan kubu Romy sudah bisa dikatakan tamat untuk bersentuhan lagi dengan PPP.

“Dengan putusan ini, kubu Romy game over,” tegasnya.

Sebaliknya, tambah Songko, bagi kubu Djan Faridz pengabulan gugatan di PTUN merupakan kemenangan yang gilang gemilang.

“PPP Sultra menerima putusan ini dengan perasaan biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Sebab, sebagai orang yang berlatar belakang hukum saya sudah tahu bahwa PTUN akan memenangkan gugatan kubu Djan Faridz,” tandasnya.

Diberitakan, Rabu (25/2) PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menhuk dan HAM. Dengan begitu, keputusan Menhuk dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Sektretaris DPW PPP Sultra Sultra versi Romy, Muhammad Bakri mengaku, La Ode Songko tidak punya hak untuk memberikan sanksi kepada kader PPP yang saat ini telah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham.

“Ada dua yang tidak dilakukan Songko. Pertama, dia sudah dipecat oleh mahkamah partai. Dan PPP versi Djan Faridz tidak mendapatkan legalitas dari Kemenkumham untuk menjalankan roda partai,” terang Bakri.

Bakri menguraikan, PTUN tidak mengabulkan gugatan Djan Faridz melainkan gugatan Suryadharma Ali (SDA) yang tidak ada hubungannya dengan kepengurusan Djan Faridz. Ia juga menambahkan, pengabulan itu bukan berarti persoalan hukum sudah selesai.

“Keputusan PTUN itu tidak final dan mengikat. DPP PPP Romy sudah melakukan banding atas putusan PTUN itu,” bebernya.

Ia mengaku, PTUN memerintahkan kepada Kemenkumham untuk mencabut keputusan melegalkan hasil mukhtamar Surabaya. Hanya saja, alas dia, kubu Romy sedang melakukan upaya hukum lanjutan.

“Bagaimana kalau Menkumham tidak mencabut putusannya? PTUN kemarin, hanya kabulkan gugatan SDA bukan Djan Faridz,” alasnya.

Jika banding sudah dilaksanakan, lanjut dia, maka seluruh pihak yang bersengketa tinggal menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun, tambah dia, putusan itu biasanya baru bisa ditelorkan paling cepat satu setengah tahun dan paling lama enam tahun.

“Jadi, sekarang kepengurusan Romy yang diakui oleh pemerintah. Songko harus belajar dulu undang-undang kalau mau bereskan pengurus lain. Dia juga sudah dipecat kok oleh mahkamah partai,” tandasnya. (cr1/c/lex)

To Top