Tambang Harusnya Berpihak kepada Masyarakat – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Tambang Harusnya Berpihak kepada Masyarakat

Anggota DPRD Konsel, Samsu SP MSi, salah satu nara sumber dalam kegiatan dialog tambang di Konsel, Rabu (25/2). (foto: ist)

Anggota DPRD Konsel, Samsu SP MSi, salah satu nara sumber dalam kegiatan dialog tambang di Konsel, Rabu (25/2). (foto: ist)

* Dari Dialog Soal Tambang yang Digelas Lensa
ANDOOLO, BKK – Kegiatan dan hasil pertambangan mestinya berpihak kepada masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat justru menjadi penikmat dampak dari kegiatan penambangan, seperti banjir dan debu akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan.

Hal itu ditegaskan anggota DPRD Konawe Selatan (Konsel), Samsu SP MSi saat tampil sebagai nara sumber dalam kegaiatan dialog dengan tema “Tambang Antara Kesejahteraan Masyarakat, PAD dan Pelestarian Lingkungan” yang berlangsung di Hotel Green Andoolo, Rabu (25/2). Kegiatan itu dilaksanakan Lembaga Indonesia Satu (Lensa).

“Kita harapkan sebenarnya pertambangan hasilnya dapat dinikmati masyarakat, bukan saja dalam bentuk PAD tetapi dapat memperoleh manfaat secara langsung. Jangan seperti kita saksikan yang lalu, penghasilan perusahaan sangat besar tapi masyarakat malah hanya jadi penonton,” kata Samsu.
Samsu juga berharap agar Pemda lebih tegas dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan Konsel, Mujahidin, S.Pd, SH, MH yang juga tampil sebagai nara sumber mengatakan, Konsel adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi tambang yang besar. Dengan potensi seperti itu, kata Mujahidin, maka Pemkab Konsel membuka ruang sebesar-besarnya kepada investor untuk berinvestasi di Konsel.
“Kita mendukung para investor untuk berinvestasi di Konawe Selatan. Karena dengan adanya iklim investasi maka, akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Mujahiddin.
Mujahiddin juga menyambut kebijakan pemerintah pusat bahwa pihak swasta harus membangun smelter, sehingga pemerintah daerah akan memperoleh pemasukan yang lebih banyak melalui bagi hasil, disamping dari membuka lapangan kerja.
Pada kesemapatan itu Mujahiddin juga sepat menyinggung pertambangan rakyat, bahwa Pemkab bisa saja menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) asal persetujuan DPRD. “Karena IPR adalah soal berbicara tentang tata ruang. Masyarakat tidak bisa semaunya mengelola tambang tanpa memperhatikan tata ruang,” katanya.
Lebih jauh dia menegaskan, bahwa saat ini regulasi soal pertambangan saat ini, sudah sepenuhnya kewenangan provinsi bukan lagi kewenangan kabupaten.
Menjawab pertanyaan dari peserta tentang kerusakan lingkungan dan pengelolaan CSR, Mujahiddin menjelaskan bahwa jika ada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan, maka pihak perusahaan wajib memberikan dana comdev.

“Misalnya lewat mobil perusahaan didepan rumah bapak, terus debunya mengenai rumah bapak, maka untuk mengganti kerugian tersebut bisa lewat dana Comdev,” ujarnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak terkena dampak langsung, tetapi tetap terkena imbas maka untuk mengganti ruginya melalui dana CSR. “Caranya lewat program. Bapak dan ibu buat proposal program dirapatkan di tingkat desa, lalu diajukan ke perusahaan,’ katanya.
Dalam dialog yang dimoderatori Arafat Yunus ST juga menampilakan nara sumber Kapolsek Kapolsek Palangga, Iptu Gusti K Sulastra SH menggantikan Kapolres Konsel.

Iptu Gusti K Sulastra SH menjelaskan, terus berusaha memberantas adanya aktivitas penambangan ilegal dan juga mengatasi konflik yang timbul dari aktivitas pertambangan.
Dialog soal tambang dibuka pengurus Lensa Sultra, Al Hasid Gaffar. Dalam sambutannya dia menyatakan, kegiatan ini setidaknya akan meminimalisir potensi-potensi riak yang mungkin saja terjadi dalam kegiatan penambangan, adanya unjuk rasa atau konflik sesama masyarakat.

“Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya gesekan apabila tidak dikelola dengan baik. Maka, forum diskusi dan dialog penting untuk selalu diadakan,” kata Al Hasid.

Kegiatan diikuti sekitar 100 orang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dari sejumlah desa di Konawe Selatan. Dialog berlangsung aktif, karena peserta banyak mengajukan pertanyaan dan tanggapan yang menyoroti kegaitan pertambangan di Konsel. (lex)

To Top