Beranda

Semua Kalangan Wajib Taati Perda Etika Berbusana

H Abdul Mustand Pasaeno. (Foto:Wiwid/BKK)

H Abdul Mustand Pasaeno. (Foto:Wiwid/BKK)

PERATURAN______

KENDARI, BKK – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, telah mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), yang salah satunya adalah Perda Etika Berbusana.

Namun dalam penerapanya, perda etika berbusana ini, masih menjadi berbincangan dan perdebatan hangat di masyarakat tentang isi dan maksut dari dibuatnya pera tentang etika berbusana.

Kepala bagian (Kabag) Hukum, Pemkot Kendari, Abdul Mustand Pasaeno SH MH, saat ditanya soal penerapan dan isi perda tersebut, di kantornya, Rabu (25/2) mengatakan, dibuatnya perda soal etika berbusana ini, agar ada aturan baku dari pemerintah kota kendari, untuk mendukung dan mewujudkan kendari sebagai kota bertakwa.

“Seperti sembonyan kota kitakan, kendari kota bertakwa, jadi perda ini bertujuan untuk lebih mengingatkan tentang arti takwa tersebut, dan ini wajib ditaati setiap warga masyarakat kota kendari, tanpa terkecuali,” jelasnya.

Didalam perda ini, lanjut dia, diatur tentang bagaiman tata cara berbusana yang baik dan sopan, sesuai kaidah dan tuntutan agama masing-masing.

“Di dalam perdanya juga diatur, bahwa kita tidak boleh menggunakan pakaian yang dapat memancing hasrat atau nafsu lawan jenis, seperti menggunakan celana diatas lutut bagi wanita, dan juga tidak boleh menggunakan pakaian yang sexi dan fulgar ditempat umum, ini jelas diatur didalamnya,” tambahnya.

Dirinya juga menambahkan, dalam aturan ini juga diatur tentang bagaimana kita berpakaian yang sewajarnya dan tidak terlalu berlebihan.”Jadi bukan hanya pakaian wanita yang diatas lutut, biar juga dibawah lutut tapi kalau semuannya ketat dan sexi, ini juga dilarang, apalagi digunakan ditempat umum,” bebernya.

Jika ada yang melanggar, masih kata dia, akan ada sanksinya, baik sangsi pedata maupun pidana.”Jelas, namanya perda pasti ada sanksinya, bagi oknum yang melakukan hal ini, tentu akan ada sanksi aturan. Namun, perda ini masih dalam tahap sosialisi,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kendari, Samsudin Rahim, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, melalui telfon seluler miliknya, Rabu(25/2) mengatakan, perda ini memang sudah ditetapkan dan dianggap perlu penerapan dan pelaksanaanya diawasi secara ketat, agar tidak hanya menjadi aturan semata, namun lebih kepada penerapannya dilapangan, agar tujuan dibuatnya perda ini dapat tercapai.

“Kalau perda inikan sifatnya memang untuk semua kalangan, tak ada peengecualian didalamnya. Sekarang tinggal penerapannya saja bagaimana dilapangan,” tutupnya. (p8/c/jie)

To Top