KPU RI Sebut Tiga DOB Ikut Pilkada 2017 – Berita Kota Kendari
Headline

KPU RI Sebut Tiga DOB Ikut Pilkada 2017

*Pemungutan Suara Pilkada 2015, 2 – 9 Desember

JAKARTA, BKK – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyatakan, tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara kemungkinan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap kedua pada 2017 mendatang. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah.

Menurut Arief, ketiga daerah itu merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang terbentuk pada 2014 lalu. Karenanya, meski akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya pada 2015, namun sesuai undang-undang pembentukan DOB maka pilkadanya baru dapat dilaksanakan 2017 mendatang.

“Kalau menurut UU DOB ketiga daerah tersebut, pilkada mereka paling cepat dua tahun setelah pembentukan, baru bisa dan itu jatuh temponya pada 23 Juli 2016. Maka nanti mereka ikut pilkada serentak gelombang ke dua di tahun 2017,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (24/2).

Sebagaimana diketahui, Kemendagri sebelumnya menetapkan tiga daerah otonom baru itu ikut Pilkada 2015. Namun, ketiganya justru menolak menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada dalam APBD 2015. Alasannya adalah proses revisi atas UU Nomor 1 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Namun, ketika revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tuntas, ketiga daerah itu tetap menolak menganggarkan dana untuk pilkada serentak 2015. Kali ini, alasannya adalah pada ketentuan dalam UU pembentukan DOB masing-masing.

Dihubungi di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Susilo mengaku pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait hal tersebut. “Untuk tiga daerah itu nanti akan kami bicarakan lagi apakah ikut gelombang pertama atau ke dua pada 2017. Ini harus dikaji lebih mendalam apakah akan melanggar peraturan atau tidak kalau maju ke 2015,” ujarnya.

Sementara berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2015, KPU)telah membuat ancar-ancar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini. Dari perkiraan KPU, pemungutan suara pilkada dilaksanakan antara 2-9 Desember 2015.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua skenario jadwal pilkada serentak 2015. “Terkait harinya masih belum diputuskan. Antara tanggal 2 atau 9 Desember 2015. Tapi kami (KPU, red) sudah menyusun sepuluh rancangan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Menurut Ferry, pemilihan tanggal pelaksanaan didasarkan beberapa faktor. Di antaranya, sebagian besar masyarakat Indonesia di kawasan Indonesia bagian timur merayakan Natal. Karena itu, KPU meyakini pelaksanaan pilkada lebih baik dilaksanakan awal bulan Desember sehingga tidak terganggung libur nasional perayaan Natal dan tahun baru.

“Kalau tidak salah beberapa waktu lalu Kabupaten Sitaro (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) di Provinsi Sulawesi Utara, menggelar pilkada pada 9 Desember. Nah itu mungkin bisa menjadi acuan kami dalam menghitung proses rekapitulasi suara, apakah bertabrakan dengan Natal. Jadi harus benar-benar kami perhitungkan,” katanya.

Sementara anggota KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan penyelenggara pemilu membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyusun sepuluh rancangan Peraturan KPU terkait pelaksanaan pilkada. Artinya, jika dihitung sejak penetapan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, yang baru disahkan awal Februari, maka paling cepat tahapan pilkada serentak baru dapat dimulai sekitar Mei atau Juni mendatang.

“Sekitar dua sampai tiga bulan setelah diundangkan, kami bisa mulai melaksanakan tahapan pilkada. Perkiraannya April sudah tuntas semua peraturan dan sosialisasi, kemudian Mei atau Juni tahapan pilkada bisa mulai dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya Pj Bupati Muna Barat menyatakan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Muna Barat Pasal 10 ayat 1 menyebutkan, pelaksanaan pemilihan pimpinan daerah paling lambat dua tahun pasca peresmian DOB.

“Jadi undang-undang yang menjamin kami untuk menggelar pilkada pada 2017 mendatang. Tapi semuanya kami masih serahkan ke Kemendari untuk keputusannya,” kata Rajiun.

Rajiun juga menyatakan, sebagai pemerintahan baru secara rasional mereka belum siap, karena struktur pemerintahan baru saja terbentuk, sehingga akan sulit akan menggelar pilkada pada 2015 ini(gir/jpnn)

To Top