Tiga, DOB Menunggu Keputusan Mendagri – Berita Kota Kendari
Headline

Tiga, DOB Menunggu Keputusan Mendagri

Hugua

Hugua

“Saya tidak bayangkan pilkadanya 2015. Tapi kami siap, kalau anggaran, masih ada waktu di APBD perubahan” Hugua, Bupati Wakatobi

“Sebenarnya, kalau keputusan DPR RI (ikutkan Mubar 2017), itu bagian dari mekanisme aturan yang berlaku. Tentu, kepastian selanjutnya kita tunggu keputusan Mendagri” LM Rajiun Tumada, Pj Bupati Munbar

* Hugua Tak Bayangkan Pilkada 2015
* KPU Masih Catat 10 Kabupaten Ikut Pilkada

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih mencatat sepuluh kabupaten di Sultra yang diikutkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

Berdasarkan akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah dan disandingkan dengan hasil revisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), di Sultra terdapat 10 kabupaten yang diwajibkan ikut pilkada. Yakni, Buton Utara, Muna, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Konawe Utara dan Wakatobi.

“Untuk saat ini, berdasarkan AMJ kepala daerah dan hasil revisi masih 10 kabupaten yang akan ikut pilkada,” terang Hidayatullah kepada Berita Kota Kendari, Kamis (19/2).

Meski begitu, lanjut Hidayatullah, pihaknya tidak ingin berpolemik tentang wacana tidak diikutkannya tiga daerah otonomi baru (DOB) Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah di pilkada nanti, sebelum ada keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Sultra, tambah dia, tidak ingin mengambil resiko kalau tiga daerah itu tidak menyiapkan anggaran untuk ikut melaksanakan pilkada.

“Kita tunggu saja keputusan Mendagri terhadap tiga DOB itu. Kita tidak ingin berpolemik karena ikutnya tiga DOB itu dianggap sebagian kalangan bertentangan dengan perppu dan undang-undang pembentukan DOB,” lanjutnya.

Berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 120 sebelum revisi perppu, hanya delapan kabupaten atau kota yang diikutkan pilkada serentak 2015. Namun, setelah perppu ditetapkan Sultra ditambahkan dua daerah lagi untuk ikut pilkada. Adalah Kabupaten Konawe Utara dan Wakatobi yang AMJ-nya masuk semester pertama tahun 2016.

Dimasukannya Wakatobi dalam pilkada serentak 2015, ditanggapi enteng Bupati Wakatobi, Hugua. Menurut dia, pihaknya siap menyelenggarakan pilkada dalam waktu dekat ini selama itu adalah perintah undang-undang.

“Kita siap,” singkat Hugua saat ditemui di Hotel Clarion Kendari.

Berkait belum adanya anggaran yang disiapkan, Hugua mengaku masih ada waktu untuk melakukan perubahan anggaran. Jika tahapan pilkada mulai dilaksanakan Juni, aku Hugua, maka ada waktu pada bulan April untuk melakukan perubahan APBD.

“Kalau anggaran, masih ada waktu di APBD perubahan,” ujarnya.

Rencananya, sebut Hugua, dalam APBD perubahan nanti pihaknya akan mempersiapkan dana sementara sebesar Rp 10 miliar untuk satu putaran saja.

“Kita lebih menghemat dulu. Kan satu putaran saja,” sebutnya.

Hugua mengaku, diikutkan Wakatobi dalam pilkada 2015 tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Meski begitu, lanjut dia, sebagai kepala daerah pihaknya akan mengikuti amanah undang-undang tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Muna Barat LM Rajiun mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan Mendagri terkait ikut atau tidaknya Mubar dalam pilkada 2015 nanti.

“Kalau kita diperintahkan 2015, kita siap. Tapi, yang menjadi pertimbangannya adalah anggaran. Sebab, dalam APBD mini kami tidak siapkan anggaran pilkada. Kalau dana hibah pilkada dari provinsi dan kabupaten induk hanya Rp 4 miliar,” tuturnya.

Rajiun menambahkan, wacana diikutkannya Mubar pada 2017 nanti harusnya didukung. Sebab, alas dia, hal itu berdasarkan aturan pembentukan DOB dan perlu mempertimbangkan persiapan anggaran.

“Sebenarnya, kalau keputusan DPR RI (ikutkan Mubar 2017), itu bagian dari mekanisme aturan yang berlaku. Tentu, kepastian selanjutnya kita tunggu keputusan Mendagri,” alasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengaku, pilkada merupakan kegiatan mendesak yang memiliki landasan hukum. Bagi daerah yang belum menyiapkan anggaran, bisa saja pembahasan perubahan anggaran bisa dipercepat April nanti.

“Sah-sah saja kalau sifatnya mendesak. Semu daerah harus mempersiapkan anggarannya, tidak boleh tidak. Karena ini merupakan perintah undang-undang,” tegasnya.

Oleh karenanya, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tidak ada lagi tawar menawar bagi kepala daerah untuk menolak ikut keputusan undang-undang.

“Sehingga tidak ada lagi penolakan bahwa tidak ada anggaran. Semua harus wajib mengikuti aturan yang ada,” katanya. (cr1/b/lex)

To Top