Beranda

KemenPAN-RB Minta Daerah Lengkapi Data Honorer K2

La Ode Lawama saat bersama orang KemenPAN-RB di Jakarta.

La Ode Lawama saat bersama orang KemenPAN-RB di Jakarta.

KENDARI, BKK – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) minta daerah untuk melengkapi kembali data tenaga honorer K2. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tenaga honorer K2 akan dianggap batal.

Hal ini dikatakan La Ode Lawama, saat ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rabu (18/2).

Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukannya di KemenPAN-RB, pemerintah daerah, baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota sudah dua kali disurati untuk melengkapi kembali data tenaga honorer K2, dimana surat B.3012/M.PAN.RB/08/2014 dengan Hal penyampaian kelengkapan data TH K2, menyusul surat pertama yaitu B.2605/M.PAN.RB/6/2014 yang dikirim pada 30 Juni 2014.

“Provinsi dan Daerah sudah dua kali disurati oleh Kemen PAN-RB untuk kembali melengkapi data tenaga honorer K2. Isi suratnya berbunyi, diminta untuk instansi yang sudah atau belum menyempaikan kelengkapan data K2 yang sudah divalidasi berdasarkan nomor 56 tahun 2012 untuk segera disampaikan kembali, sebab ada ketidak sesuaian terutama pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh tenaga honerer, dan apabila hal ini tidak dilakukan maka untuk pengangkatannya dianggap batal,” ujarnya.

Ali Usman, seorang tenaga honorer di Diknas Perhubungan Kabupaten Muna, Kamis (19/2) saat ditemui di Kota Kendari mengatakan, Bahwa dirinya tidak tahu menahu soal keterlambatan pengumuman untuk pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi dengan informasi ini maka perlu dipertanyakan kembali kepada instansi tempat honor.

“Saya tidak tau penyebab keterlambatan pengumuman tenaga honorer K2 untuk gelombang ke dua ini, tetapi kalau itu disebabkan karena mesti ada yang harus dilengkapi lagi maka, kami akan mempertanyakan hal ini keinstannsi dimana kami honor, apakah data kami sudah dikirim kembali atau belum,” ujarnya.

Ucok, ketua Lembaga Pemantau kebijakan Publik (LPKP) saat ditemui dirumahnya di BTN Kendari Permai Kota Kendari, Kamis (19/2) juga menambahkan, dengan adanya surat dari Kemen PAN-RB sebaiknya instansi-instansi yang memiliki tenaga honorer agar menyuruh untuk melengkapi secepatnya data yang diminta, sebab bila tidak konsekuensinya jelas akan dianggap gugur.

“Dengan adanya surat Kemen PAN-RB untuk kedua kalinya seharusnya setiap instansi bergerak cepat untuk melengkapi data yang diminta sebab apabila itu terlambat atau tidak diindahkan maka kasian sama tenaga honorernya sebab bisa dianggap gugur dan tidak diangkat-ankat menjadi PNS,” tutupnya. (p5/c/jie)

To Top