Bisnis & Ekonomi

JK: Jangan Salahkan Yuddy Chrisnandi

Ilustrasi

Ilustrasi

#Soal Penurunan Omzet Hotel
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pengusaha hotel tidak boleh manja dan menyalahkan pemerintah menyusul tergerusnya omzet akibat kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) soal larangan rapat di hotel.

JK justru menyalahkan peran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

“Yudi sekarang jadi kambing hitam oleh pemilik hotel. Janganlah. Mungkin karena promosi Anda kurang baik atau fasilitas hotel kurang baik,” tegas JK usai membuka Munas PHRI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/2).

JK menegaskan, penurunan omzet hotel merupakan risiko bisnis. Apalagi, dalam lima tahun terakhir pembangunan hotel naik 100 persen. Akibatnya, hotel kelebihan suplai, sedangkan permintaan turun.

“PHRI perlu mengatur pertumbuhan ini. Jangan salahkan pemerintah,” kata JK.

Untuk mengantisipasi hal itu, JK mengatakan, pemerintah akan meningkatkan investasi sehingga ada perbaikan dari sisi perekonomian. JK juga mengatakan diperlukan promosi pariwisata dengan dukungan teknologi terkini, seperti memanfaatkan jaringan internet.

“Hotel akan untung karena akan banyak industri yang masuk. Lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap dimana kita memberikan hospitality yang baik,” ujar JK.‬

Dalam kesempatan tersebut, JK juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mudah memberikan izin pembangunan hotel. ‪

“Pemda harus taat azas. Jangan karena banyak uang masuk lalu dikasih izin untuk mendirikan hotel. Jangan salahkan selembar surat kecil dari Yuddy, tapi ada di tangan kita sendiri masalahnya,” perintah JK.

Ketua Umum BPP PHRI, Wiryanti Sukamdani sebelumnya mengusulkan moratorium atau penghentian sementara izin pendirian hotel di daerah yang pertumbuhan hotelnya tinggi. Saat ini jumlah hotel sudah terlalu banyak.

“Kami mengusulkan, tolong pemerintah moratorium pembangunan hotel di daerah yang sudah kelebihan izin,” ujarnya usai menghadap JK, bulan lalu.

PHRI juga minta pemerintah memperbaiki infrastruktur, seperti akses ke bandara, dan sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu mencapai target pemerintah, yaitu menjaring 20 juta wisatawan mancanegara. (net/iis)

To Top