Headline

Semua Fraksi Setuju Pilkada Serentak 2016

“Masih ada perbedaan pandangan baik di tingkat fraksi maupun KPU dan pemerintah. Dikatakan, memang mayoritas fraksi menghendaki tidak mengikuti pasal dalam UU Nomor 1/2015 bahwa pilkada serentak gelombang pertama mulai digelar 2015 dan serentak secara nasional 2020 mendatang”

Amirul Tamim

Amirul Tamim

*Amirul: Sesuai UU, Tiga DOB Pilkada Setelah Dua Tahun

JAKARTA, BKK – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan seluruh fraksi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) revisi UU pilkada, setuju pesta demokrasi lima tahunan di daerah itu serentak pertama dilakukan Februari 2016.

Menurut Malik, penentuan waktu itu berdasar hasil simulasi. Dengan pertimbangan mendasar, masa jabatan kepala daerah jangan sampai dipangkas terlalu lama.

“Jika masa jabatan mereka kurang dari 4 tahun, dari seharusnya 5 tahun, dikhawatirkan akan banyak kada yang menggugat,” kata Malik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2).

Berdasar hasil simulasi, semua fraksi setuju pilkada serentak akan dilakukan bertahap menjelang serentak nasional, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk gelombang pertama.

“Itu serentak gelombang pertama. Tahun 2016 pesertanya daerah yang SK (masa jabatan keda-wakada, red) habis 2015 dan 2016. Lalu pilkada tahun 2017 yang SK-nya habis di tahun 2017. Pilkada tahun 2018 yang SK-nya habis di tahun 2018 dan tahun 2019,” terangnya.

Lalu gelombang kedua, pilkada serentak tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2021, pesertanya daerah yang sudah gelar pilkada tahun 2016. Pilkada serentak tahun 2022 pesertanya daerah yang sudah gelar pilkada tahun 2017, begitu juga untuk pilkada tahun 2023. Baru tahun 2027 pilkada serentak nasional.

Namun diakui, daerah yang pilkada tahun 2023, selanjutnya ikut pilkada serentak nasional tahun 2027, kadanya hanya menjabat 4 tahun.

“Karena pemotongan tetap tak bisa dihindarkan. Tapi jabatan yang terpotong tidak terlalu panjang,” pungkasnya.

Dia yakin dengan berbagai pertimbangan dan simulasi yang dibuat oleh Panja, pemerintah akan menyetujuinya. Menurut Malik, pemerintah hingga saat ini belum menyampaikan sikapnya ke DPR karena memang belum ada rapat dengan pemerintah.

“Tapi saya yakin dengan pertimbangan mengurangi jumlah plt (pelaksana tugas) dan tidak banyak mengurangi masa periode kepala daerah, maka saya yakin pemerintah mau (2016), jelasnya.

Malik menegaskan bila pilkada serentak dipaksakan akhir 2015, maka akan banyak mudhorat dibanding manfaatnya. Pertama, masa persiapan KPU sangat pendek. Selain itu pada 2018 akan banyak kepala daerah dijabat plt.

“Kemudian hasil pilkada 2018 ke 2020 itu juga hanya tiga tahun periode. Artinya menurut saya itu banyak mudhorotnya karena mesti kan kepala daerah lima tahun, lalu jadi tiga tahun (masa jabatannya). Itu akan banyak protes dari kepala daerah yang terpilih di 2018 nanti. Karena alasan itu lah kami bersepakat di 2016,” tandasnya.

Namun anggota DRRRI asal Sultra yang duduk di Komisi II, MZ Amirul Tamim mengatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan final tentang jadwal pelaksanaan pilkada langsung pada 2016.

“Belum ada kesepakatan final seperti itu. Rencananya baru mau dibahas Kamis,” kata Amirul melalui telepon selulernya dari Jakarta, Rabu (11/2).

Menurutnya, Komisi II baru menyepakati membentuk dua kelompok panja yang membahas revisi dua undang-undang, yakni panja A membahas revisi UU Nomor 1 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan panja B membahas revisi UU Nomor 2 2015 tentang pemerintahan daerah. Soal pembagian panja ini, Amirul menyatakan dirinya berada di panja A.

Soal jadwal pilkada, menurut Amirul masih ada perbedaan pandangan baik di tingkat fraksi maupun KPU dan pemerintah. Dikatakan, memang mayoritas fraksi menghendaki tidak mengikuti pasal dalam UU Nomor 1/2015 bahwa pilkada serentak gelombang pertama mulai digelar 2015 dan serentak secara nasional 2020 mendatang.

“Fraksi kami sendiri (PPP) berkeinginan 2015 sama seperti pemerintah, tapi memang 2016 tentu persiapan KPU akan lebih leluasa. Mudah-mudahan ada titik temu tentang jadwal ini,” kata Amirul.

Sedangkan jadwal, beberapa pokok bahasan lain yang juga akan dibahas diantaranya soal maju berpasangan atau tidak, batasan usia calon kepala daerah, syarat pendidikan, dan posisi pegawai negeri, apakah mundur saat mendaftar atau nanti setelah dilantik.

Mengenai maju berpasangan atau tidak, Amirul menyatakan sebaiknya maju berpasangan akan tetapi diatur lebih jelas tata cara dan tupoksi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak berseberangan setelah terpilih.

Mengenai tiga daerah otonom baru (DOB) di Sultra yang hingga saat ini belum siap menggelar pilkada di 2015, Amirul menegaskan, sesuai undang-undang dalam pembentukannya yakni di pasal 10 memang disebutkan bahwa akan digelar pilkada setelah dua tahun berdiri.

“Jika dilihat dari realitas kesiapannya memang sangat sulit untuk menggelar pilkada 2015. Infrastruktur pemerintahannya baru terbentuk, sehingga masih mengurus pemerintahannya. Tapi yang paling penting adalah jaminan dari udang-undang dalam pembentukannya,” kata mantan Walikota Baubau dua periode ini. (lex)

To Top