Bisnis & Ekonomi

Menteri Agraria Godok Rumah Huni yang Dapat Penghapusan PBB

Jakarta- Wacana pemerintah dalam menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini masih belum kelar.

Penggodokan pun terus dilakukan agar dapat hitungan yang matang, sehingga penghapusan PBB adil bagi masyarakat yang benar-benar memiliki pendapatan jauh dari kata mencukupi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengakui, saat ini penghapusan PBB masih dalam penggodokan di lingkungan lembaga eksekutif. Sedangkan pembahasan dengan lembaga legislatif, pemerintah baru sekadar melempar ide.

“Kalau dengan DPR, kita baru melemparkan idenya saja. Karena ini, kan, rencana pemerintah, tentu kita bahas di pemerintahan terlebih dahulu. Saya sudah komunikasi dan kirim surat ke presiden dan saya dijadwalkan presentasi di rapat kabinet nanti,” ungkap Ferry, Rabu (11/2).

Saat dikonfirmasi, presentasi ide penghapusan PBB di rapat kabinet, Ferry masih belum tahu secara pasti perihal waktu tersebut. Namun, ia mengakui kalau Presiden Jokowi telah meminta kepada dirinya untuk mempersiapkan diri dalam mempresentasikan ide dan gagasan itu.

“Belum tahu. Tapi Pak Presiden sudah meminta saya, ya sudah nanti akan dijelaskan. Kapan waktunya, nanti dijadwalkan,” tukas dia.

Terkait rumah hunian yang akan mendapatkan penghapusan PBB tersebut, Ferry menjelaskan, hal itu tergantung pada kemampuan finansial pemilik rumah dalam membayar pajak atas tanah dan rumah yang ditempati.

“Bukan pada kategori rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, melainkan pada kemampuan bayar pajak,” sebut dia.

Pasalnya, lanjut dia, jika dikenakan pada kategori rumah, maka hal tersebut akan memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Mungkin rumahnya sederhana, tapi dia punya deposito banyak bagaimana? Mampu tidak dia bayar pajak? Kan kategori bisa (timbul kecemburuan sosial). Jadi, kita harus juga fair (adil),” jelas Ferry.

Ia menambahkan, kategori rumah yang bebas dari PBB tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah kebijakan ini disetujui oleh semua pihak. Baik dari pemerintahnya sendiri, maupun dari lembaga legislatif.

“Banyak bahan literatur yang kita jadikan bahan (untuk kategori rumah bebas PBB). Bahan sekunder. Tapi akan kita bahas lagi setelah rencana ini goal (disetujui) sebagai sebuah kebijakan,” pungkas Ferry. (met/iis)

To Top