Suksesi

Kubu ARB Dinilai Melawan Hukum

 

Muh Oheo Sinapoy

Muh Oheo Sinapoy

*Oheo Soal Kubu ARB Tak Hadiri Sidang MP

“Sidang Mahkamah partai ini kan sesuai perintah putusan Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Pusat, jadi kalau mereka tidak hadir berarti mereka telah melakukan perlawanan hukum”

Jakarta, BKK – Mahkamah Partai Golkar (MPG) mulai menggelar sidang perdana dualisme kepengurusan di partai itu berlangsung di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/2).

Namun dalam sidang tersebut, Aburizal Bakrie (ARB) absen, dan hanya mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir dalam sidang perselisihan internal majelis sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Partai Muladi, dengan anggota Andi Mattalatta, HAS Natabaya, dan Djasri Marin. Satu anggota tidak hadir yakni Aulia Aman Rachman.

“Dari pihak termohon, pada hari ini mengirimkan surat, dengan menyesal tidak bisa hadir dengan alasan yang nanti akan saya bacakan,” kata Muladi.

Atas ketidakhadiran kubu ARB dalam sidang tersebut, Wakil Sekjend DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Muh Oheo Sinapoy menilai kubu ARB telah melawan hukum.

“Sidang mahkamah partai ini kan sesuai perintah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, jadi kalau mereka tidak hadir berarti mereka telah melakukan perlawanan hukum,” kata Oheo melalui jaringan telepon usai mengikuti sidang Mahkamah Partai, Rabu (11/2).

Oheo ikut hadir mendampingi Agung Laksono bersama sejumlah pengurus lainnya Yoris Raweyai, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas IX Jakarta Siswono Yudho Husodo.

Oheo menegaskan, sesuai amar putusan dari PN Jakpus, memutuskan NO, Pasal 2 menyatakan pengadilan tidak berwenang sebelum sidang Mahkamah Partai.

Oheo meminta kubu Ical memahami seutuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tidak menerima gugatan kubu Agung karena ingin ada penyelesaian internal terlebih dulu. Dia menyoroti ketidakhadiran kubu Ical hari ini.

“Jika tak mau hadir itu hak mereka, mungkin mereka melawan hukum, tapi kami patuh hukum,” ujar Oheo.

Oheo menambahkan, dengan ketidakhadiran kubu ARB di sidang Mahkamah Partai menunjukan bahwa kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali itu merasa ragu atas keabsahan keberadaann mereka.

“Ini bukti ketidakpercayaan diri mereka atas keabsahan kepengurusan dan hasil Munas Bali,” kata Oheo.

Sidang Perdana Mahkamah Partai Golkar dengan agenda posiva atau alasan pengajuan permohonan yang pertama dibacakan oleh Waketum Golkar hasil Munas Bali Yorrys Raweyai. Dia mewakili unsur Tim Penyelamat Partai Golkar selaku pemohon.

Kedua dibacakan oleh Agung Laksono selaku Ketum versi Munas Jakarta yang mewakili unsur DPP Golkar. Kemudian yang terakhir oleh Melki Laka Lena yang mewakili kader.

“Bahwa pada saat pleno pada tanggal 24 November 2014 lalu, Termohon 1 (Ical) memimpin pleno dengan sewenang-wenang secara sepihak tanpa mendengarkan peserta pleno, bahwa Termohon 1 memutuskan secara sepihak akan menggelar Munas pada tanggal 30 November 2014,” sebut Yorrys dalam membacakan sebagian posiva.

Disebutkan pula bahwa akibat kesewenangan itu terjadi bentrokan pada keesokan harinya. Kemudian Ical justru mengalihkan tugas memimpin pleno kepada Theo Sambuaga.

Theo kemudian dilempari botol dan pimpinan pleno diambil alih Agung dalam rapat. Lalu pleno memutuskan menonaktifkan Ical dan Sekjen Idrus Marham.

Atas dasar itu, kubu Agung pun menyampaikan permohonan (petitum). Berikut petitum yang disampaikan kubu Agung:

Berdasarkan pertimbangan serta fakta tersebut di atas pemohon meminta:
1. Menerima permohonan seluruhnya,
2. Menyatakan pleno pada tanggal 25 November 2015 yang bersifat kolektif kolegial adalah sah,
3. Keputusan nomor 376/DPP/Golkar/2014 yang menterbitkan penyelenggara Munas tak sah,
4. Menyatakan Munas Bali tidak sah,
5. Menyatakan kepengurusan DPP hasil Munas Bali yang diterbitkan termohon tidak sah,
6. Menyelenggarakan Munas tanggal 6 sampai 8 Desember 2014 adalah sah,
7. Posisi DPP Golkar yang ditebitkan pemohon nomor Kep/001/DPP/Golkar/2015 adalah sah,
8. Atau kalau Mahkamah Partai berpandangan lain maka ambil keputusan seadil-adilnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari kubu Agung, sidang Mahkamah Partai kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan karena pihak termohon kubu ARB tidak hadir. (lex)

To Top