Jembatan Bahteramas Tak Terdaftar di LPSE Kementerian PU – Berita Kota Kendari
Aneka

Jembatan Bahteramas Tak Terdaftar di LPSE Kementerian PU

Pekerja mulai merubuhkan bangunan menggunakan alat berat di kawasan Kota Tua Kendari.

Pekerja mulai merubuhkan bangunan menggunakan alat berat di kawasan Kota Tua Kendari.

“Sekarang, kalau didanai APBN, harusnya dua tahun ini terdaftar dalam situs LPSE Kementerian PU. Kami buka situsnya tidak ada” Anselmus, Direktur LBH Kendari

“Asas yang digunakan harus transparan. Pengelolaan anggaran negara tidak boleh ada kongkalingkong, karena bisa berujung pada tindakan korupsi” Hariman Satria, Direktur Pukat UMK

“Jangan hanya periksa di LPSE. Periksa pada (DIPA 2015 reguler) senilai Rp 30 miliar. Dan DIPA perubahan 2015 senilai Rp 180 miliar, dimuat jika tanah sudah dibebaskan” LM Saidin, Kadis PU Sultra

“Itu pemberitaan di media, sudah ada tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2015 nanti sebesar Rp 150 miliar. Jadi, ini pasti dianggarkan melalui APBN” Zayat Kaimoeddin, Karo Pemerintahan Pemprov.

KENDARI, BKK – Mega proyek Jembatan Bahteramas tidak terdaftar dalam portal online Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam portal yang beralamatkan www.pu.go.id, proyek yang diimpikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam itu tidak disebutkan adanya pembangunan atau kucuran dana tentang Jembatan Bahteramas. Yang ada, hanya pembangunan jalan.

Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, Anselmus AR Masiku, Rabu (11/2). Menurut Anselmus, masyarakat bisa melihat langsung link Kementerian PU untuk memastikan anggaran APBN yang turun di Sultra.

Dari data yang diperolehnya, aku Anselmus, tidak disebutkan satu kata pun tentang Jembatan Bahteramas yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra didanai oleh APBN. “Sekarang, kalau didanai APBN, harusnya dua tahun ini terdaftar dalam situs LPSE Kementerian PU.

Kami buka situsnya tidak ada,” terang Anselmus kepada Berita Kota Kendari, Rabu (11/2). Lebih lanjut, beber Anselmus, warga yang menolak rumahnya dibongkar mengaku, surat yang ditandatangani untuk mencairkan dana ganti rugi hanya bernamakan program bahteramas. “Tidak ada namanya jembatan.

Yang ada program bahteramas. Makanya, saya curiga jangan sampai ini tidak ada di proyeknya,” tuding dia. Dalam data LPSE Kementerian PU pada tahun 2014, Sultra mendapatkan kucuran anggaran pembangunan belanja nasional (APBN) dari Kementerian PU sebesar Rp 1,314,106,767 atau sekitar Rp 1,3 triliun. Sedangkan pada tahun 2015, dana yang turun ke Dinas PU Sultra sebesar Rp 1,926,979,688 atau kurang lebih Rp 1,9 tirliun.

Baik pada tahun 2014 maupun 2015, anggaran triliunan itu, hanya diperuntukan pembangunan jalan dan perbaikan saluran irigasi. Hal ini ikut mengundang kecurigaan dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria. Menurut dia, Pemprov harusnya transparan kepada publik terhadap seluruh penggunaan anggaran negara.

Hal itu berdasarkan amanah Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. “Asas yang digunakan harus transparan. Pengelolaan anggaran negara tidak boleh ada kongkalingkong, karena bisa berujung pada tindakan korupsi,” terang Hariman.

Lebih lanjut, sorot Hariman, selama ini Pemprov masih kurang terbuka terhadap pengelolaan anggaran daerah dan pusat. Terlebih lagi, dewan sebagai perwakilan rakyat hanya diam ketika mendengarkan laporan pertanggungjawaban eksekutif.

“Kalau pemerintahan tidak terkontrol, maka sangat dekat dengan praktik korupsi. Dewan juga jangan hanya asal setuju. Harus kritis dan mempertanyakan program pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Sultra La Ode Muhammad Saidin melalui pesan singkatnya, program tersebut jangan hanya diperiksa LPSE tetapi harus dicek pada daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) 2015.

“Jangan hanya periksa di LPSE. Periksa pada (DIPA 2015 reguler) senilai Rp 30 miliar. Dan DIPA perubahan 2015 senilai Rp 180 miliar, dimuat jika tanah sudah dibebaskan,” ungkapnya.

Masih berkait pembangunan Jembatan Bahteramas, Kepala Biro Pemerintahan Mohammad Zayat Kaimoedin mengaku proyek ini akan menggunakan dana APBN pada tahun 2015. Ia membantah, kalau tidak termuat dalam program nasional.

“Itu pemberitaan di media, sudah ada tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2015 nanti sebesar Rp 150 miliar. Jadi, ini pasti dianggarkan melalui APBN,” alasnya. Zayat menyebutkan, total anggaran APBN yang diketahuinya turun menuntaskan pembangunan jembatan ini sebesar Rp 540 miliar dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Ia mengaku, program ini sudah ada sejak tahun 2014 lalu, namun baru dianggarkan pada APBN murni 2015 dan ditambahkan lagi pada APBNP 2015. “Dalam waktu dekat, tim pusat akan turun mengecek lapangan.

Mereka akan melihat kesiapan pemprov dalam melakukan ganti rugi lahan masyarakat,” tambahnya. Rencananya, tambah dia, tender akan dilaksanakan pada 20 Februari 2015. Dari 90 warga pemilik ruko yang akan dikosongkan, sudah 42 orang yang menerima ganti rugi. “Kita akan terus upayakan selesai dalam pekan ini,” tuturnya.(cr1/b/lex)

To Top