Rektor UHO Kembali Dilaporkan di Polda – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Rektor UHO Kembali Dilaporkan di Polda

#Kasus Dugaan Pemalsuan Akta Autentik
KENDARI, BKK – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof Dr Ir H Usman Rianse MS kembali dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Jika sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, kini Usman Rianse dilaporkan atas kasus dugaan pemalsuan akta autentik pendirian fakultas baru, Senin (9/2).

Orang nomor satu di UHO itu dilaporkan langsung oleh puluhan mahasiswa didampingi. Para mahasiswa menunjuk Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sultra Andre Darmawan SH selaku penasihat hukum.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sunarto, melalui Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, membenarkan adanya laporan.

Kasus dicatat dengan laporan polisi bernomor: LP/09/II/2015/SPKT Polda Sultra tanggal 09 Februari 2015.

“Benar bahwa dari LBH HAMI telah melaporkan salah seorang oknum pejabat di UHO, dalam kasus dugaan pemalsuan data autentik. Dari sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), kemudian laporan tersebut akan didistribusi ke penyidik. Selanjutnya, penyidik akan mendalami dan menindaklanjutinya,” terang perwira polisi dengan satu melati dipundak ini.

Rektor UHO H Usman Rianse saat dikonfirmasi mengenai laporan itu menanggapinya dengan santai.

“Alhamdulillah, Pak. Terima kasih,” ujarnya, melalui pesan singkat.

Di pihak lain, Andre Darmawan SH selaku penasihat hukum para mahasiswa mengatakan, dasar mereka melaporkan rektor atas atas tuduhan pemalsuan karena menurutnya, surat keputusan (SK) pendirian fakultas baru direkayasa sendiri oleh rektor.

Hal itu, beber dia, dibuktikan dengan adanya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang ditandatangani sendiri oleh rektor atas nama menteri. Padahal, kata Andre, kewenangan menteri tidak pernah didelegasikan kepada siapa pun termasuk kepada rektor.

Dan, pendirian fakultas baru itu murni kewenangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta kewenangan Mendikbud, sementara pihak universitas hanya sebatas mengusulkan.

Hal demukian, jelas Andre, telah diatur dalam Permendikbud Nomor 43/2012 tentang statuta UHO dan juga Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

“SK pendirian fakultas baru itu direkaya sendiri oleh rektor, karena SK menteri ditandatangani sendiri oleh rektor atas nama menteri,” bebernya, kepada jurnalis korna ini di Polda Sultra, kemarin.

Yang lebih meyakinkan lagi, ia melanjutkan, dugaan tindak pidana pemalsuan dikuatkan adanya SK Mendikbud yang ditandatangani oleh rektor pada 27 November, sementara pada 27 Oktober telah terjadi pemisahan anatara riset dan teknologi serta pendidikan tinggi.

“Yang mana, kala dilantiknya pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla sudah dipimpin masing-masing menteri, Yakni Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Menteri Pendidikan Tinggi,” paparnya.

Ditempat yang sama, salah seorang mahasiswi yang diketahui bernam Hijrah (18) mengatakan, sangat tidak setuju dipindahkan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ke Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP).

Karena menurutnya, selain dirinya dan orangtuanya dirugikan mereka juga merasa dibohongi atas keputusan yang diambil sepihak oleh rektor tersebut.

Sebelumnya juga, kata wanita asal Makassar ini, beberapa mahsiswa sudah menempuh jalur persuasif agar rektor mengembalikan mereka di fakultas semula. Namun, rektor tidak menanggapi dan tetap memaksa agar pindah ke fakultas baru.

“Kami beserta orangtua kami masing-masing merasa dibohongi dan dirugikan, sudah kuliah selama enam bulan di FPIK namun berjalan enam bulan tiba-tiba kita dipindahkan secara paksa,” ujarnya dengan nada kecewa.

Padahal, kata Hijrah, karena dirinya merupakan orang di luar Sultra yang kuliah di UHO diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 3 juta. Sementara biaya hidup per bulannya sekitar Rp 500 ribu.

“Akibat dari kebijakan pemindahan fakultas secara sepihak tersebut menyebabkan 72 mahasiswa dari dua angkatan yakni angkatan 2013 dan 2014 tidak bisa kuliah seperti biasa. Bahkan, sudah ada sebagian yang memutuskan berhenti kuliah,” ujarnya.

Mirisnya lagi, sambung dia, mahasiswa yang menjadi korban bukan hanya berasal dari Makassar, namun ada juga dari Ambon, Medan, dan Papua yang kini belum mendapatkan kepastian untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus terbesar di Sultra ini.

“Katanya orangtua, perjuangkan dulu (kembali ke fakultas semula, red). Kalau sudah tidak bisa, keluar saja,” kutip wanita berkerudung ini. (cr2/b/iis)

To Top