Beranda

Pelarangan RB = Jatuhkan Elektabilitas Jokowi

Ilustrasi. Pedagang RB resah karena kebijakan Mendag yang melarang adanya impor pakaian bekas (rombengan/RB).

Ilustrasi. Pedagang RB resah karena kebijakan Mendag yang melarang adanya impor pakaian bekas (rombengan/RB).

* DPRD Sultra Protes Kebijakan Mendag
* Rasyid: Mendag Jangan Asal Bunyi

KENDARI, BKK – Wacana Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel melarang penjualan barang bekas impor atau rombengan (RB), ikut diprotes wakil rakyat di Sulawesi Tenggara (Sultra). Bukan hanya pedagang, anggota dewan juga bagian dari pelanggan barang yang disebut ilegal ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rasyid, mengaku, dia bersama masyarakat mengancam akan menyampaikan nota protes ke Mensag.

“Kami akan keluarkan nota protes kepada Menteri Perdagangan. Sebab, kalau RB dilarang, maka itu akan berdampak pada pedagang dan masyarakat luas,” kata Rasyid ditemui di gedung DPRD Sultra, Selasa (10/2).

Menurut Rasyid, Mendag mengambil keputusan tanpa memikirkan dampak ekonomi, sosial, dan kondisi masyarakat. Ia beranggapan, kebijakan pelarangan RB menjadi salah satu poin yang bisa menjatuhkan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mata masyarakat.

“Ini salah satu yang membuat rating pak Jokowi anjlok. Karena, sikap menteri yang asal bicara dan tidak mengkaji terlebih dulu secara spesifik kebijakannya,” terangnya.

Rasyid menambahkan, masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah hingga atas lebih memilih RB dari pada pakaian di toko. Hal ini, alas dia, nilai jual barang sangat tinggi sementara pendapatan perkapita masyarakat sangat rendah.

“Kalau menurunkan martabat bangsa, tapi ini menjadi alternatif dari kecilnya pendapatan per kapita masyarakat. Berbicara kualitas, hampir sama. Bahkan, RB bisa dipakai tiga tahun sementara baju toko satu minggu sudah robek,” alasnya.

Karena itu Rasyid menyarankan agar pemerintah harus mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Sebelum keputusan itu dijalankan, kata dia, Mendag harus realistis dan mencarikan solusi dari dampak pelarangan RB. Ia memperkirakan, jika kebijakan ini terealisasi maka masyarakat di Kabupaten Wakatobi yang akan terkena dampaknya langsung.

“Karena, di sana banyak masyarakat yang hidup dari jualan RB. Sehingga, menteri jangan asal bunyi. Jangan melarang kalau tidak ada solusi. Kalau ini benar dilarang, maka akan berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan masyarakat,” tutupnya.

Di dewan Sultra, protes terhadap kebijakan Menteri Gobel ikut disuarakan Rasyid Syawal. Anggota DPRD Sultra dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut kebijakan menteri tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat lebih memilih barang yang murah. Dan hanya RB yang kebanyakan bisa dijangkau,” alasnya.

Ia menambahkan, selama membeli RB tidak pernah terjangkiti penyakit kulit seperti yang dikhawatirkan Menteri Gobel. Ia juga mempertanyakan dasar menteri menyebutkan pakaian bekas memiliki bakteri seperti virus human imunic virus (HIV).

“Hasil penelitian mana. Selama kita pakai juga, tidak pernah terjangkiti penyakit. Masyarakat juga sudah tahu, sebelum dipakai barang bekas itu terlebih dahulu direndam dengan air panas lalu dicuci,” tantangnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Sultra Iksan Ismail menduga ada tendensi lain dalam wacana pelarangan barang bekas dijual di Indonesia.

“Jangan sampai menteri memiliki industri lain. Makanya, harus ada kejelasan dan jangan hanya asal melarang. Kasian masyarakat harus kehilangan mata pencahariannya kalau aturan itu diberlakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Djoni Syamsuddin yang juga anggota DPRD Sultra berharap, pemerintah tidak membuat gaduh masyarakat dengan kebijakan yang kontroversial. Pemerintah harus lebih arif dalam membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat.

“Jangan buat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Aneh, kalau era pasar bebas ini tapi barang seperti itu dilarang. Coba larang dulu pakaian dari Cina itu yang masuk Indonesia. Larang juga impor sapi dan garam. Kenapa harus RB,” tukasnya. (cr1/b/jie)

To Top