Headline

Jokowi Minta Pilkada Serentak September 2015

Presiden Jokowi bersama Ketua KPU RI Husni Kamil Malik saat pengumuman hasil pilpres yang lalu.

Presiden Jokowi bersama Ketua KPU RI Husni Kamil Malik saat pengumuman hasil pilpres yang lalu.

 

*KPU RI Lapor ke Presiden, Tiga DOB di Sultra Tak Anggarkan Pilkada

JAKARTA, BKK – Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pelaksanaan pilkada serentak digelar September 2015 mendatang. Permintaan itu disampaikan saat Komisioner KPU memaparkan evaluasi hasil pemilu 2014 secara resmi kepada Presiden di Istana Negara, Selasa (10/2).

“Tadi Presiden menyampaikan harapannya Pilkada bisa September, tapi beliau tidak menjelaskan alasannya apa. Menurut kami, kalau demikian (pilkada September 2015) itu mepet sekali waktunya,” ujar Komisioner KPU, Arief Budiman di Gedung KPU.

Menurut Arief, jika harus dilaksanakan September, maka setidaknya terdapat tiga tahapan yang harus direvisi untuk dipersingkat. Masing-masing pemangkasan waktu uji publik, percepatan penyelesaian sengketa, dan perlu dipastikan pilkada terselenggara satu atau dua putaran.

“Kalau memang maunya seperti itu, harus ada pemangkasan tahapan. Misalnya uji publik, penyelesaian sengketa dan terkait putaran satu dan dua. Tapi soal ada atau tidaknya itu, semua keputusan ada di DPR,” katanya.

Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai kapan tepatnya tahapan pilkada akan mulai diselenggarakan. Pasalnya DPR dan Pemerintah masih memertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Kalau sekarang semua masih meraba-raba. Sepanjang semua mendukung, yakni UU, anggaran dan personil, bisa saja diselenggarakan (September 2015), tapi memang agak berat kalau semua tiba-tiba disuruh siap,” katanya.

Pilkada serentak tahap pertama pada 2015 ini rencananya akan digelar di 204 daerah. Dari jumlah itu, sudah 201 daerah yang mengganggarkan dana penyelenggaraan pilkada di APBD 2015. Berdasarkan hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana penyelenggaraan pilkada di 201 daerah mencapai Rp 5,6 triliun.

Sedangkan 3 daerah, yakni Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat di Sulawesi Tenggara belum menyiapkan anggaran pilkada di APBD masing-masing. “Berdasarkan laporan yang kami terima, secara keseluruhan anggaran pelaksanaan pilkada 2015 mencapai Rp 5,6 triliun.

Anggarannya di tiap-tiap daerah bervariasi, tergantung luas wilayah dan sebaran pemilih. Tapi itu belum termasuk anggaran tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara,” ujar komisioner KPU, Arief Budiman di kantornya, Selasa (10/2).

Menurut Arief, Kabupaten Buton Selatan, Tengah dan Barat beberapa waktu lalu belum menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada 2015 lantaran belum ada kejelasan mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Karenanya dengan sudah disetujuinya Perppu itu menjadi undang-undang maka Arif berharap 3 kabupaten di Sultra itu segera menganggarkan biaya pilkadanya. Arief menambahkan, undang-undang memerintahkan daerah yang akan melaksanakan pilkada 2015, menganggarkan biaya pelaksanaannya dalam APBD.

“Kalau mengikuti perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dari Perppu itu, penyelenggaraan pilkada di 2015. Sehingga ke tiga daerah itu harus menganggarkan sekarang juga,” ujarnya. Saat ditanya kesiapan KPU menghadapi pilkada, Arief mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menyusun rancangan Peraturan KPU, bagi pedoman pelaksanaan. Selain itu, KPU juga telah menerima laporan anggaran pilkada dari 201 daerah.(gir/jpnn)

To Top