Kasuistika

Bendahara Penerimanan UHO Sebut UKT Sebanyak Rp 12 M

KENDARI, BKK – Usai memeriksa bendahara penerimaan pada Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, I Wayan SE, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadwalkan pemanggilan bendahra pengeluaran.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui arah penggunaan uang kuliah tunggal (UKT). Menariknya, dalam pemeriksaan terhadap Wayan, pria ini menyebut dalam daftar penerimaan UKT 2012 berjumlah sekitar Rp 12 miliar.

Hanya saja, Wayan mengaku tidak mengetahui mekanisme penggunaan UKT. Menurut dia, yang lebih mengetahui bendahara pengeluaran. Sehingga, dari keterangan Wayan itu polisi mengagendakan pemanggilan bendahara pengeluaran.

“Akan memanggil dulu bendahara pengeluaran untuk mengetahui di mana uang tersebut digunakan,” Kepala Subbidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Muhadi Walam SSos, Senin (9/2).

Selain itu, ia mengatakan, penyidik akan memanggila bendahara sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) UHO. Guna mengungkap besaran yang dibayar mahasiswa dalam bentuk UKT itu digunakan ke mana, dan apa-apa saja yang masuk dalam bayaran UKT tersebut.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa Wakil Rektor (WR) III UHO Dr La Ode Ngkoemani, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Kepala Biro (Karo) Umun UHO Kendari Drs Rafiudin.

Diberitakan, kasus ini dalam perspektif polisi menegaskan, UKT yang dihitung berdasarkan penghasilan orangtua mahasiswa itu, seharusnya mulai diberlakukan pada 2013.

Namun, pihak UHO langsung memberlakukan pada 2012 sebelum adanya keputusan yang sah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan menteri baru turun pada 2013.

Atas dasar itu, penyidik menduga pihak UHO telah menyalahi kewenangan atas pemberlakukan UKT. Menurut polisi, Rektor UHO tidak tunduk pada aturan yang berada di atasnya. (cr2/c/iis)

To Top