Bisnis & Ekonomi

Lindungi Nelayan Dalam Negeri, UU Perikanan Akan Direvisi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menjadi pembicara dalam acara konvensi media massa di Batam.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menjadi pembicara dalam acara konvensi media massa di Batam.

BATAM, BKK – Meneteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menyampaikan tekad dan komitmennya untuk memerangi ilegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia.

Di hadapan ratusan wartawan cetak dan elektronik pada acara konvensi media massa yang digelar di harmoni one convention hotel, Batam, sabtu (7/2), serangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2015, Susi menyampaikan kalau saat ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpinnya sedang bekerja keras memerangi ilegal fishing yang marak di laut Indonesia, apalagi sesuai fakta, negara Republik Indonesia memiliki 2/3 adalah laut, tapi ekspor kelautan hanya menduduki posisi kelima.

“Ini disayangkan Indonesia dengan potensi laut terbesar kedua di dunia, hanya menduduki posisi kelima untuk ekspornya. Ini dikarenakan di indonesia banyak ilegal fishing yang selama ini dianggap biasa dan tidak ngaruh,” kata Susi.

Diungkapkan, dari 1.300 kapal asing yang memiliki izin melakukan tangkapan ikan di Indonesia dan semuanya sudah dibeli oleh perusahaan Indonesia, faktanya ada sekitar dua sampai tiga kali lipat kapal asing melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia. Karena itu, pihak KKP berencana akan mengubah UU yang dibuat tahun 2009, guna mengeliminir ilegal fishing yang terjadi selama ini.

“Pekerjaan saya 90 persen ilegal fishing. KKP juga sudah membuat Satgas illegal fishing bekerjasama dengan KPK dan PPATK yang akan menelusuri sampai sisi penegakkan hukum. Kita akan bekerjasama media dalam melakukan investigasi,” tegasnya.

Ditanya wartawan bahwa fakta yang terjadi selama ini ada armada tangkap milik oknum pejabat KKP, Susi Pujiastuti mengakui memang ada mantan pejabat eselon satu KKP, mantan Dirjen dan anggota DPR yang menjadi agen kapal asing menangkap ikan di Indonesia. Semua kapal berbendera Indonesia dengan mengatas namakan warga Indonesia, tapi registrasi kapal penangkap ikan berwarga negara asing.

“Memang ada bekas eselon satu KKP yang menjadi salah satu agen kapal-kapal asing pak, ada bekas dirjen, ada anggota DPR, banyak,” ungkapnya.

Dengan keluarnya kapal asing, membuat nelayan dari Papua, Morotai dan lainnya yang tadinya pendapatan mereka diperoleh dalam seminggu, sekarang sudah bisa mendapatkan ikan dalam jumlah besar dalam sehari.

Pada kesempatan itu pula, Menteri Susi menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan di Indonesia. Pemerintah Pusat akan

To Top