Lagi, Mahasiswa UHO Polisikan Rektornya – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Lagi, Mahasiswa UHO Polisikan Rektornya

Sejumlah mahasiswa UHO Kendari didampingi LBH HAMI Sultra berpose bersama usai melaporkan rektornya di Mapolda Sultra, Senin (9/2), terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik pendirian fakultas baru. (foto:facebook andre darmawan)

Sejumlah mahasiswa UHO Kendari didampingi LBH HAMI Sultra berpose bersama usai melaporkan rektornya di Mapolda Sultra, Senin (9/2), terkait kasus dugaan pemalsuan akta otentik pendirian fakultas baru. (foto:facebook andre darmawan)

*Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Akta Otentik

KENDARI, BKK – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof Dr Ir H Usman Rianse MS kembali dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (9/2).

Jika sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, kini dilaporkan atas kasus dugaan pemalsuan akta otentik pendirian fakultas baru.

Orang nomor satu di UHO itu, dilaporkan langsung oleh puluhan mahasiswa didampingi langsung Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sultra, Andre Darmawan SH yang diberikan kuasa sebagai penasehat hukum. Laporan polisi bernomor : LP/09/II/2015/SPKT Polda Sultra tanggal 09 Februari 2015.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sunarto, melalui Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, membenarkannya.

“Benar bahwa dari LBH HAMI telah melaporkan salah seorang oknum pejabat di UHO, dalam kasus dugaan pemalsuan data otentik. Dari sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Sultra, kemudian laporan tersebut akan didistribusi kepenyidik. Selanjutnya penyidik akan mendalami dan menindaklanjutinya,” terang perwira polisi dengan satu melati dipundak ini, kepada sejumlah awak media di SPKT Polda Sultra kemarin.

Rektor UHO H Usman Rianse, saat dikonfirmasi mengenai laporan itu menanggapinya dengan santai. “Alhamdulillah pak terima kasih,” ujarnya melalui pesan singkatnya.

Sementara, Andre Darmawan SH selaku penasehat hukum para mahasiswa mengatakan, dasar mereka melaporkan rektor atas tuduhan pemalsuan, karena menurutnya, Surat Keputusan (SK) pendirian fakultas baru direkayasa sendiri oleh rektor.

Hal itu, bebernya, dibuktikan dengan adanya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang ditandatangani sendiri oleh rektor atas nama menteri. Padahal kata Andre, kewenangan menteri tidak pernah didelegasikan kepada siapapun termasuk kepada rektor.

Dan, kata dia, pendirian fakultas baru itu murni kewenangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta kewenangan Mendikbud, sementara pihak universitas hanya sebatas mengusulkan. Hal demukian jelas Andre telah diatur dalam Permendikbud nomor 43/2012 tentang statuta UHO dan juga Keputusan Mendiknas nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi.

“SK pendirian fakultas baru itu direkaya sendiri oleh rektor, karena SK menteri ditandatangani sendiri oleh rektor atas nama menteri,” ujarnya kepada jurnalis korna ini di SPKT Polda Sultra kemarin.

Yang lebih meyakinkan lagi bahwa itu ada dugaan tindak pidana pemalsuan, sebut Andre, adanya SK Mendikbud yang ditandatangani oleh rektor pada 27 November, sementara pada 27 Oktober telah terjadi pemisahan anatara riset dan teknologi serta pendidikan tinggi, dimana kala dilantiknya pemerintahan Presiden Jokowi Jusuf Kalla sudah dipimpin masing-masing menteri, Yakni Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Menteri Pendidikan Tinggi.

Di tempat yang sama salah seorang mahasiswi yang diketahui bernam Hijrah (18) mengatakan, sangat tidak setuju dipindahkan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ke Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP). Karena menurutnya, selain dirinya dan orangtuanya dirugikan mereka juga merasa dibohongi atas keputusan yang diambil sepihak oleh rektor tersebut.

Sebelumnya juga, kata wanita asal Makassar ini, beberapa mahasiswa sudah menempuh jalur persuasif agar rektor mengembalikan mereka di fakultas semula. Namun, rektor tidak menanggapi dan tetap memaksa agar pindah ke fakultas baru.

“Kami beserta orangtua kami masing-masing merasa dibohongi dan dirugikan, sudah kuliah selama enam bulan di FPIK namun berjalan enam bulan tiba-tiba kita dipindahkan secara paksa,” ujarnya dengan nada kecewa.

Padahal kata Hijrah, karena dirinya merupakan orang di luar Sultra yang kuliah di UHO diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 3 juta. Sementara biaya hidup perbulannya sekitar Rp 500 ribu.

Akibat dari kebijakan pemindahan fakultas secara sepihak tersebut lanjutnya, menyebabkan 72 mahasiswa dari dua angkatan yakni angkatan 2013 dan 2014 tidak bisa kuliah seperti biasa. Bahkan beber Hijrah, sudah ada sebagian yang memutuskan berhenti kuliah.

Mirisnya lagi kata dia, mahasiswa yang menjadi korban bukan hanya berasal dari Daerah Makassar. Namun, ada juga dari Ambon, Medan, dan Papua yang kini belum mendapatkan kepastian untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus terbesar di Sultra ini.

“Katanya orangtua perjuangkan dulu (kembali ke fakultas semula, red) kalau sudah tidak bisa keluar saja,” ujar wanita berkerudung ini. (cr2/a/jie)

To Top