Komunitas Masyarakat Kota Lama Tolak Penggusuran – Berita Kota Kendari
Headline

Komunitas Masyarakat Kota Lama Tolak Penggusuran

Banguna Theater Kendari Yang Menjadi kebanggaan Kota Kendari mulai dihancurkan.

Bangunan Theater Kendari Yang Menjadi kebanggaan Kota Kendari mulai dihancurkan.

#LBH Dampingi Warga Protes Gubernur

KENDARI, BKK – Sebanyak 35 warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Kota Lama menolak penggusuran menyusul adanya program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) membangun Jembatan Bahteramas.

Koordinator komunitas, Jefry Tanjung mengaku, Kota Lama adalah saksi sejarah berdirinya Kota Kendari.

Sehingga, nilai dia, kebijakan Gubernur Sultra Nur Alam sangat bertentangan dengan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya. Pada prinsipnya, aku Jefry, pihaknya tidak menolak program pemerintah.

“Tapi, proyek jembatan yang menghancurkan situs sejarah yang kami tolak,” terang Jefry saat didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari di kediamannya, Senin (9/2).

“Kami minta gubernur untuk tidak mengosongkan tempat ini. Bangunan di sini termasuk yang saya tinggali ini sangat bersejarah bagi Kota Kendari. Gubernur harusnya bijak, jangan hanya jembatan itu mengubur sejarah keberadaan ibu kota Sultra,”

Jefry menambahkan, pernyataan Nur Alam bahwa Kota Lama adalah kota mati dinilai sangat keliru. Menurut dia, gubernur tidak pantas mengatakan hal demikian. Ia juga mempertanyakan landasan gubernur menyatakan hal tersebut.

“Kita yang hidup di sini sejak 1954 merasakan kalau ekonomi di sini baik-baik saja hingga sekarang. Kenapa, orang yang tidak hidup di sini mengatakan demikian. Dan saya juga ini adalah pelaku ekonomi di sini. Jika Kota Lama adalah kota mati, buktinya masih ada kami di sini jual emas. Masih banyak masyarakat juga di sini menggantungkan hidupnya berjualan. Kalau dibandingkan dengan jembatan, itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di sini,” sorotnya.

Lebih lanjut, protes dia, dengan pembongkaran bangunan tua tersebut, maka Nur Alam dianggap sebagai pembohong. Sebab, alas dia, pada saat mencalonkan gubernur periode pertamanya 2008 lalu, gubernur pernah menjanjikan daerah tersebut akan dijadikan kompleks Chinesse Town.
“Dia datang bertemu masyarakat di sini saat itu. Makanya, kami pilih dia dan memenangkannya sekitar 96 persen di kota lama ini. Tapi dengan program jembatan dengan menggusur bangunan tua, maka kami anggap gubernur telah membohongi publik,” protesnya.

Dia menyebutkan, sudah terdapat sekitar 30 dari 90 orang warga pemilik ruko di Kota Lama yang sudah mendapatkan ganti rugi. Masing-masing, tambah dia, warga menerima uang pembebasan secara variatif.
“Ada yang Rp 200 hingga Rp 300 juta lebih. Kalau saya, rencananya sekitar Rp 700 juta karena dua ruko (rumah toko). Itu dihitung berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak),” terangnya.

Meski begitu, nilai Jefry, total ganti rugi ini bukan angin segar bagi warga melainkan kerugian. Menurutnya, uang tersebut tidak sebanding dengan harga ruko saat ini yang mencapai Rp 1,5 miliar.
“Itu tidak sebanding. Kita terima ganti rugi Rp 700 juta, tapi ruko yang harus dibeli miliaran. Sekarang, kita akan tinggal di mana. Sementara rumah kami yang ditinggali puluhan tahun sudah diratakan pemerintah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Direktur LBH Kendari Anselmus AR Masiku menduga, proyek Jembatan Bahteramas ini tidak ada. Sebab, laporan masyarkat yang menerima ganti rugi yang tertera bukan nama jembatan melainkan hanya proyek bahteramas.

“Kalau memang ada. Proses ganti rugi harusnya melalui Kementerian Keuangan. Sebab, program ini proyek nasional. Jangan sampai, ini bukan untuk jembatan tapi untuk kepentingan lain. Walauhalam,” duga Anselmus.

Selain itu, beber Anselmus, Gubernur Sultra dianggap melanggar Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Harusnya, tambah dia, Pemprov Sultra tidak boleh mengeksekusi lahan tersebut jika masih ada masyarkat yang menolak.

“Dalam ganti rugi, harusnya ada notulen tentang warga yang tidak sepakat dan disampaikan ke Kemenkeu. Ini saya yakin tidak ada. Sebab, dari penuturan warga. Masyarakat pernah dilibatkan membahas ini pada 2010 lalu, tapi tidak ada keputusan menolak atau menerima. Namun, pada tahun 2014, pemprov sudah menyiapkan anggaran ganti rugi. Dan terkesan, masyarakat dipaksa untuk meninggalkan rumahnya yang segara dibongkar,” ungkapnya.

Masih beber Anselmus, jika Nur Alam tetap memaksakan kehendaknya mengosongkan bangunan di Jalan WR Supratman Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari ini, maka LBH akan melaporkannya ke Markas Besar Kepolisian dan Presiden.

“Kita ingin menyurat ke Presiden tentang masalah ini. Kami juga akan perkarakan secara pidana gubernur dan satuan polisi pamong praja karena telah menyalahgunakan kewenangan dan perampasan serta pengrusakan hak orang lain,” tegasnya.

Keresahan warga Kota Lama ikut mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Yasin Idrus. Menurut dia, hak di daerah pemilihannya harus tetap dibela termasuk menolak penggusuran bangunan tua.

“Saya sejak kecil lahir di sini. Saya juga menolak pembangunan jembatan dengan mengorbankan bangunan tua di Kota Lama,” terangnya di tempat yang sama.

Menurut politikus Partai Hanura ini, pembangunan Jembatan Bahteramas dinilai memboroskan anggaran negara. Pasalnya, alas dia, jembatan ini hanya menghubungkan dua kelurahan.

“Anggarannya, ratusan miliar. Tapi hanya menghubungkan dua kelurahan. Ini tidak logis. Menurut saya, gubernur harus mengubah kebijakan ini,” terangnya.

Selain menghancurkan situs sejarah, proyek ini bisa mematikan mata pencaharian warga di sekitar Kota Lama. Bagaiman tidak, kata Yasin, warga hidup dengan mengojek dan buruh pelabuhan terancam lapangan kerjanya.

“Gubernur harus bertanggung jawab. Jangan asal membuat kebijakan yang tidak berorientasi kepada masyarakat,” tukasnya.

Sekilas tentang Kota Lama, sejarah panjang berdirinya Kota Kendari, telah memberikan warna tersendiri sampai berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdirinya Kota Kendari berawal dari seorang berkewarganegaraan Belanda yaitu J.N. Vosmaer tertarik dengan sebuah teluk yang indah dan kemudian memberinya nama “Vosmaer baai” (Teluk Vosmaer, kemudian terkenal dengan Teluk Kendari). Dari perjalanannya mengelilingi pantai timur Sulawesi mulai di Gorontalo, Poso, Togian, dan menyusuri Teluk Tomini hingga memasuki Teluk Tolo dalam perjalanan pulang ke Makassar, ia singgah di Teluk Kendari 9 Mei 1831 menemukan orang Bajo dan Bugis (Vosmaer, 1832) (sumber dari Facebook Kota lama Kendari).

Kota Kendari yang saat itu masuk dalam wilayah Kerajaan Konawe, kemudian dikembangkan oleh J.N.Vosmaer dengan membangun Pelabuhan, Lodge dan istana raja Tebau. Kota Lama yang merupakan cikal bakal berkembangnya Kota Kendari, kemudian berkembang pesat seiring dengan dijadikannya kota dagang pada Teluk Kendari. Nanti pada tahun 1959 Kota Kendari diresmikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau. Luas kota pada saat itu ± 31.400 km². Kemudian tahun 1964 dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah ± 75,76 Km².

Selanjutnya Kota Kendari setelah menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkembang sampai saat ini. Kota Lama yang menjadi cikal bakal berkembangnya kota Kendari sejak berdirinya sampai saat ini dari sisi bangunan tidak banyak berubah, bahkan terlihat masih terpelihara baik bangunan tua yang menjadi saksi sejarah berkembangnya kota Kendari. (cr1/b/lex)

To Top