Kasuistika

Disdukcapil Konawe Diduga Lakukan Pungli

UNAAHA, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe sedang melakukan pengkajian khusus terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat yang masih memberlakukan denda kepada masyarakat yang telat mengurus akta kelahiran dengan besaran biaya bervariasi.

Pasalanya rencana pungutan tersebut sudah dicoret saat konsultasi rancangan APBD tahun ini oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Sehingga regulasi itu tidak diberlakukan lagi,”tandas Wakil Ketua DPRD, Rusdianto di ruang kerjanya, pekan lalu.

Dikatakan, memang pungutan itu sudah disepakati oleh Pemkab dan DPRD setempat. Dan rencananya mulai diberlakukan tahun ini dengan tarif Rp 100 ribu, bagi yang telat mengurus akta kependudukannya.

Sebetulnya hal itu sangat efektif, kata dia, karena masyarakat akan aktif mengurus adminitrasi kependudukan. Tetapi setelah rencana APBD itu dikonsultasikan, Pemprov mencoret item regulasi pendapatan daerah itu karena dianggap akan memberatkan masyarakat.

“Sekalipun kita yang menetapkan APBD. Tetapi secara aturan ada kewajiban kita untuk mengkonsultasikan ke Pemprov. Dan hasil evaluasi Pemprov salah satu poin yang harus dihilangkan dalam proyeksi PAD dari Dukcapil adalah soal pungutan itu karena dianggap bertentangan dengan undang-undang diatasnya,”jelasnya.

Sehingga jika kelak Dukcapil masih menerapkan aturan itu, kata dia, maka instansi bersangkutan sudah melakukan pungutan liar (Pungli) dan sedianya dipertanggujawabkan secara hukum. Sehingga dengan itu, pihaknya saat ini berencana akan mengambil langkah tegas dengan memanggil Sekab, Achmad Setiawan bersama instansi tersebut untuk mengklarifikasi pungutan itu. (k3/b/jie)

To Top