Kendari Bisa Kehilangan Rp 60 Miliar – Berita Kota Kendari
Beranda

Kendari Bisa Kehilangan Rp 60 Miliar

Ilustrasi

Ilustrasi

*Bila Pemerintah Pusat Hapus PBB dan NJOP

KENDARI, BKK – Wacana Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bagi seluruh daerah di Indonesia menuai berbagai kontroversi.

Di Kota Kendari sendiri, jika kebijakan itu di sahkan pada tahun 2016 nanti, Kota Kendari akan kehilangan sekitar kurang lebih 60 Milyar pendapatanya.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan dan Aset Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar, saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu (4/2).

“Kita bisa bayangkan PAD di Kota Kendari itu kurang lebih ada 200 Milyar.Dari PBB dan NJOP saja itu sudah ada sekitar Rp 60 miliar. Jadi kalau dihapuskan PBB dan NJOP kita, maka kita kehilangan sekitar Rp 60 miliar pendapatan,” terangnya.

Menurut dia, PBB dan NJOP masih menjadi primadona bagi penyumbang terbesar pendapatan daerah. Namun jika kebijakan itu disahkan, maka tentu akan berdampak pada menurunya pendapatan daerah.

“Terus terang, PBB dan NJOP adalah primadona pendapatan kita loh,” katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, lanjut dia, jangan berpikir tidak akan ada gejolak. Di Kabupaten/Kota lainpu pasti akan bergejolak, apalagi daerah-daerah yang masih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mantan Kepala Inspektorat Kota Kendari ini juga mengatakan, pemerintah pusat bisa saja memberlakukan kebijakan ini, asalkan ada anggaran tambahan dari pusat atau mencarikan alternatif lain untuk menutupi pendapatan yang pasti akan berkurang.

“Anggaran yang diambil dari pusat saja, itu hanya untuk membayar gaji para pegawai, tidak masuk untuk anggaran pembangunan, nah kalau dihapuskan ini dana pembangunan kita bagaimana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Subhan ST, Rabu (3/2) mengatakan, kebijakan ini memang sangat kontrofersial, di lain sisi, dengan adanya penghapusan PBB dan NJOP yang selama ini dibebankan oleh masyarakat akan berkurang. Namun di sisi lain juga, kebijakan ini akan berpengaruh pada pendapatan di daerah-daerah, apalagi daerah yang mengadalkan PBB dan NJOP sebagai pendapatan yang punya kontribusi besar.

“Secara pribadi saya setuyju di hapuskan, karena masyarakatpun akan setuju, namun kita tidak bisa melihat dari sisi itu saja, banayak aspek yang harus kita lihat, seperti dana pembangunan yang akan berkurang. Kecuali pemerintah pusat mau menambah porsi anggaran untuk setiap daerah,” rincinya. (p8/c/jie)

To Top