Aneka

Kemendagri Desak Tiga DOB di Sultra Anggarkan Pilkada

JAKARTA, BKK – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riadmadji mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tiga daerah otonomi baru (DOB) yang belum menganggarkan biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Ketiga daerah tersebut masing-masing Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu juga terdapat satu provinsi yang sudah menganggarkan namun belum seratus persen, yaitu Provinsi Bengkulu.

“Dari 204 daerah yang rencananya akan melaksanakan pilkada di 2015, juga terdapat sepuluh daerah yang sudah menganggarkan, namun belum merincinya dalam penjabaran APBD. Antara lain Jambi. Kemudian beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti Limapuluh Kota, Sijunjung. Kemudian Muko-Muko, Ketapang, Pangkap, Halmahera Timur, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak,” ujarnya, Rabu (24/2).

Terhadap tiga daerah yang belum menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada, Kemdagri kata Dodi, telah melakukan berbagai upaya. Antara lain memfasilitasi pertemuan KPUD dengan pemerintah daerah setempat.

“Kalau alasannya perangkat daerah belum tertata, DPRD belum siap dan KPUD belum terbentuk, saya kira semua bisa diatasi lewat daerah induk. Jadi kita harapkan dapat segera,” katanya.

Saat ditanya berapa anggaran biaya pelaksanaan pilkada di 204 daerah, menurut Dodi berkisar Rp 5,5 triliun.

“Totalnya kalau dari data yang saya pegang sekarang itu sekitar Rp 4,9 triliun. Tapi itu belum empat daerah yang belum menganggarkan dan sepuluh daerah yang sudah menganggarkan namun belum merincinya. Jadi kalau semua sudah dimasukkan, totalnya mungkin sekitar Rp 5,5 triliun,” katanya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, berharap tiga daerah di Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menolak menganggarkan biaya pelaksanan pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat segera menganggarkannya.

Pasalnya, pelaksanaan pilkada langsung 2015 yang diusulkan diundur ke 2016, masih menggunakan APBD, belum dari APBN sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.

“Laporan terakhir, semua daerah sudah siap. Hanya tiga yang menolak menganggarkan. Itu ada di Sulawesi Tenggara, daerah hasil pemekaran. Sebelumnya ada lima daerah, tapi dua daerah sudah melakukan pembahasan,” katanya di Gedung KPU, Selasa (3/2).

Menurut Arief, ketiga daerah sebelumnya menolak menganggarkan, dengan alasan aturan pelaksanaan pilkada masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Alasan sebelumnya kan karena masih Perppu. Mudah-mudahan kini setelah perppu ditetapkan menjadi undang-undang, ketiga daerah tersebut mau segera melakukan pembahasan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, mengatakan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, menyepakati menurunkan persentase ambang batas kemenangan pasangan calon. Dari yang sebelumnya 30 persen, menjadi 25 persen. Alasan penurunan agar memberi jaminan pilkada satu putaran.

Saat ditanya apakah atas poin tersebut KPU nantinya akan meminta KPUD hanya menganggarkan penyelenggaraan pilkada satu putaran, Arief mengatakan belum sampai ke sana. Pasalnya, poin tersebut belum ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, belum diketahui persis apakah nantinya pilkada hanya akan berlangsung satu putaran.

“Sampai saat ini kita kan belum tahu apakah memang disebutkan dalam undang-undang pilkada satu putaran. Kalau ambang batas penetapan pemenang diturunkan, belum tentu satu putaran. Contohnya di satu daerah calon ada lima pasangan. Nah kalau masing-masing meraih 20 persen, kan tetap harus dua putaran,” katanya.

Karena itu hingga saat ini, KPU kata mantan Komisioner Jawa Timur ini, tetap meminta KPUD menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada dua putaran.

“Untuk pelaksanaan jadwal pemungutan suara pilkada, KPU menilai idealnya Juni 2016. Karena kalau Januari atau Februari, masih mepet dengan iklim di Indonesia yang masih kurang bagus. Jadi kalau memang disetujui diundur, KPU mengusulkan dilakukan pertengahan tahun,” katanya.(gir/jpnn)

 

To Top