Government

Demokrat Tidak Sepakat Uji Publik Dihapus

Muh Endang SA

Muh Endang SA

KENDARI, BKK – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA tidak sepakat dengan wacana penghapusan uji publik di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Endang, uji publik merupakan ruang pelibatan masyarakat dalam menentukan calon bupati, gubernur dan wali kota di tingkat partai politik (parpol).

“Kalau diperpendek waktu uji publik dari tiga bulan menjadi satu bulan saya sangat setuju. Kalau dihapuskan, kami sangat tidak setuju,” terang Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1).

Wakil Ketua DPRD Sultra ini menambahkan, selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam mentracking calon bupati atau wali kota. Masyarakat, kata dia, hanya disuguhkan dengan munculnya calon yang kapasistasnya belum diketahui.

“Jangan sampai masyarakat disuguhkan membeli kucing dalam karung,” katanya.

Dengan uji publik, kata dia, masyarakat bisa melihat track record calon atas ide dan gagasan membangun daerah.

“Bukan masyarakat disuguhkan dengan uang. Sehingga, bagi tokoh yang berkualitas meski tidak memiliki uang tapi bisa menjadi bupati,” terangnya.

Dalam pelaksanaan uji publik, lanjut dia, komisi pemilihan umum (KPU) harus mempersiapkan ruangnya lebih luas, bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

“Setelah didaftar di parpol (calon tertentu), mungkin bisa dimintai pendapat PPATK. Bisa pula melibatkan KPK, kepolisian dan kejaksaan tentang status yang bersangkutan,” katanya.

Menurut dia, langkah ini untuk menghindari figur yang dicalonkan tersandung kasus. Sehingga, parpol bisa menimbang untuk mencalonkan seseorang dengan adanya rekening yang mencurigakan.

“Tidak kemungkinan, seperti kasus Komjen BG ini,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Konawe Selatan ini menambahkan, dirinya sangat setuju jika wakil dipilih oleh bupati terpilih. Hal ini, kata dia, untuk menghindari kontestasi antara bupati dan wakil bupati yang sama memiliki kekuatan politik dalam kemenangan pilkada.

Selama ini, beber dia, terjadi kawin paksa antara 01 dan 02 karena kepentingan mendapatkan pintu dan suporting dana. Fenomena tersebut, ungakp Endang, banyak terjadi di pemerintahan bupati di Sultra.

“Setelah kawin, mereka pada akhirnya tidak harmonis karena kontetasi antara bupati dan wakil. Isitlahnya bisa dikatakan cinta tapi beda. Di Sultra, banyak sekali terjadi dan tidak usah saya sebutkan,” terangnya.

Masih kata dia, pelarangan penggunaan uang mahar terhadap parpol dinilai sangat bagus. Sebab, alas dia, uang pintu yang dikeluarkan oleh calon bisa berdampak pada prilaku korupsi yang terjadi jika terpilih nantinya. Ia menyebtukan, sudah sekitar 200 bupati dan 18 dari 34 gubernur yang jadi tersangka korupsi.

“Ini karena biaya politik kita sangat mahal. Ini kebanyakan terjadi di partai. Dan kalau dihapus, ini akan menjadi awal yang baik dalam membangun politik Indonesia yang murah tapi tetap berkualitas,” terangnya.

Ia juga berharap kepada DPR RI untuk tidak mengutak-atik peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang ditetapkan Susilo Bambang Yudhoyono karena bisa membajak 10 usulan perbaikan di dalamnya.

“Makanya aneh. kalau perppu baru disahkan sebagai undang-undang kok langsung direvisi. Belum dilaksanakan sudah ada revisi,” tuturnya. (cr1/d/lex)

To Top