Headline

Kasus CPNS Konkep Akan Dilapor ke Polda

* ORI Panggil Dua Staf BKD yang Tempel Undangan, tapi Mangkir

Ilustrasi

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) berani melaporkan kasus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Konawe Kepulauan (Konkep) ke Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Sultra Bustam. Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, kasus CPNS Konkep menuai banyak masalah. Ia menyebutkan, banyak kejanggalan data yang diumumkan penitia seleksi daerah (panselda) dengan pantia seleksi nasional (panselnas).

DPRD berani mengeluarkan rekomendasi ke polisi dan kejaksaan untuk diperiksa masalah ini. Sebab, ini adalah pemalsuan dokumen negara,” terang tegas Bustam saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/1).

Meski begitu, alas dia, pihaknya secara kelembagaan belum mengambil keputusan untuk mengajukan masalah ini ke penegak hukum. Namun pastinya, kata dia, sebagai lembaga pengawasan, DPRD berkewajiban mengawal aspirasi masyarakat untuk dituntaskan.

“Kenapa tidak saya berani. Di sini kan jembatannya. Bagaimana mengawal aspirasi masyarakat termasuk mengeluarkan rekomendasi kasus ini segera diperiksa,” tambahnya.

Kepastian keputusan Komisi I, lanjut Bustam, setelah seluruh anggota komisi beserta ketuanya duduk bersama dan membahas kembali masalah penerimaan CPNS yang terjadi di kabupaten pemekaran Konawe ini. Ia menyebut, masalah ini tidak bisa dibiarkan atau ditolerir.

“Kita tunggu kawan-kawan komisi dan pimpinan saat ini tidak berada di tempat. Saya akan sampaikan dan bicarakan lebih serius atas kasus ini. Kami juga akan kroscek terlebih dulu kepada BKD Konkep tentang adanya masalah ini,” kejarnya.

Sebelumnya, lanjut Bustam, pihaknya sudah melakukan hearing bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep membahas masalah ini. Hanya saja, kata dia, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konkep Abdul Pattah tidak menghadiri undangan.

Sehari setelah jadwal rapat dengan dewan, ternyata Kepala BKD Konkep lebih memilih menghadiri panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra.

“Yang datang hanya sekretaris daerah (sekda). Kami juga tidak mengetahui kalau dia menolak. Alasannya, dia sedang berada di Konkep. Terakhir, kita ketahui ada di Kendari hadiri panggilan Ombudsman,” katanya.

Bustam mengaku, data yang diperoleh dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dinilai akurat. Setelah ditelaah data tersebut, tambah dia, ada perbedaan data yang diumumkan oleh panselnas dan panselda.

Di panselda sendiri, terdapat nama-nama yang sengaja diloloskan meskipun tidak memenuhi passing grade. Padahal, lanjut dia, jika disandingkan dengan data panselnas beberapa nama sengaja didongkrak untuk bisa mengikuti tes kompetensi bidang (TKB).

“Jadi, di tes kompetensi dasar (TKD) tidak lolos tapi kenapa diikutkan pada TKB. Ini adalah masalah dan tidak bisa ditolerir. Banyak kejanggalan yang terjadi,” bebernya.

Di tempat terpisah, Akbar selaku pihak yang melaporkan kasus ini mengaku, pihaknya tetap akan mengawal kasus di pemerintahan Nur Sinapoy ini. Ia juga mengaku akan melaporkan Pemkab Konkep ke penegak hukum setelah mengantongi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD dan ORI.

“Kami juga akan diskusikan dulu dengan teman-teman rencananya kapan. Kalau sudah ada rekomendasi dari ORI dan DPRD, maka akan memperkuat kita untuk diajukan ke penegak hukum,” ujarnya.

Akbar menambahkan, pihaknya kembali menemukan beberapa kejanggalan atas nama-nama yang lolos namun tidak memenuhi passing grade. Data tersebut, kata dia, telah diserahkan ke ORI Perwakilan Sultra untuk didalami.

Sementara itu, ORI Perwakilan Sultra sudah memeriksa kepala BKD Konkep. Rencananya, kemarin ORI akan memeriksa dua staf yang menempel pengumuman dan yang diduga mengubah data tersebut, hanya saja keduannya tidak mengindahkan panggilan ORI.

“Kami tunggu lagi besok. Hari ini dua orang kita undang dari Konkep tapi tidak datang,” katanya.

Dalam pemanggilan yang sama, Kepala BKD Sultra Nur Endang Abas juga tidak hadir. Endang hanya mendelegasikan satu stafnya yang ternyata hanya bisa diam di hadapan asisten ORI saat dimintai keterangannya.

“Ibu Endang katanya lagi umrah. Yang datang ini tidak tahu menahu soal masalah ini,” ujarnya.

Mengenai kasus ini, Kepala BKD Konkep Abdul Pattah coba dikonfirmasi melalui telepon selulernya berada di luar jangkauan. (cr1)

To Top