Anggota Dewan Sayangkan Sikap Kepala BPKAD Sultra – Berita Kota Kendari
Beranda

Anggota Dewan Sayangkan Sikap Kepala BPKAD Sultra

KENDARI, BKK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Rasyid menyayangkan sikap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra Isma yang melimpahkan pengelolaan aset eks MTQ ke Pemerintah Kota Kendari tanpa sepengetahuan dewan.

Sebagai anggota Komisi II yang salah satunya bermitra dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Rasyid mengatakan harusnya Pemprov Sultra terlebih dulu meminta tanggapan dewan sebelum kesepakatan itu dilaksanakan. Bahkan, kata dia, pengalihan pengelolaan aset baru diketahui dari wartawan koran ini.

“Kami belum tahu itu (pengelolaan aset). Saya sangat sayangkan sikap ibu Isma yang saya kenal loyal dan paham aturan,” terangnya saat ditemui di gedung DPRD Sultra, Senin (26/1).

Harusnya, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pengalihan pengelolaan aset harus melalui ketukan palu dewan. Sehingga, tambah dia, seluruh kesepakatan yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) ikut diketahui wakil rakyat.

“Harusnya kita duduk bersama dulu. Idealnya, dewan harus tahu sebelum diserahkan,” katanya.

Rasyid mengaku, sebelumnya Kepala BPKAD Pemprov Sultra Isma pernah mengatakan secara informal tentang rencana pengalihan pengelolaan aset MTQ tersebut. Hanya saja, alas dia, hingga dikelolah oleh Pemkot Kendari per 1 Januari lalu, dewan belum menerima surat apa pun.

“Awalnya memang, ibu Isma pernah sampaikan bahwa eks MTQ akan dikelolah oleh Pemkot karena yang banyak melaksanakan kegiatan di sana adalah pemkot. Tapi, asetnya tetap menjadi milik pemprov. Informasi dikelolanya aset itu, baru kami tahu hari ini,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk memanggil BPKAD provinsi untuk menjelaskan hal ini.

“Kami akan surati dulu dan melihat kembali kesepakatan. Jangan sampai, ini merugikan provinsi. Karena, siapa yang akan menanggung perawatan aset ini. Jangan sampai lebih banyak biaya yang kita keluarkan sementara pemasukan sedikit,” tuturnya.

Diberitakan, pemanfaatan aset MTQ Square oleh Pemkot Kendari, juga dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Mustan Pasaeno. Menurut dia, pemkot mendapatkan penyerahan aset hanya untuk memanfaatkan berbagai kegiatan. Mengenai asetnya, lanjut dia, tetap menjadi milik pemprov.

Hanya saja, alas Mustan, administrasi pemanfaatan aset masih sementara diperbaiki. Masih kata Mustan, seluruh aset yang berdiri di atas lahan MTQ Square menjadi kewenangan pemkot termasuk dengan pengembangan SSDC.

“Kita hanya manfaatkan adanya kegiatan. Selain itu, mengenai sampah dan kebersihan lainnya menjadi tanggung jawab pemkot,” katanya.

Mustan menyebutkan, berdasarkan kesepakatan tersebut, hasil pengelolaan laba bersih akan dibagi dua antara pemprov dan pemkot. Pemprov sendiri hanya mendapatkan 25 persen, sementara pemkot akan mengambil sekitar 75 persen.

“Kita tidak memiliki target. Sebab, pendapatan di sana relatif,” alasnya.

Selama kurun 2014, MTQ Square hanya mampu menyumbangkan Rp 142 juta dala pendapatan asli daerah (PAD) Sultra.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Sarlina mengatakan, retribusi yang diambil dari berbagai kegiatan di MTQ Square berupa sewa lahan. Retribusi parkir, sebut Sarlina, tidak bisa dipetik karena fasilitas di lokasi tersebut tidak memadai untuk diberlakukan pungutan.

“Pendapatan kita di sana (MTQ) tidak maksimal. Sebab, parkir kita tidak bisa kelola dengan alasan kita terlebuh dahulu harusnya membangun fasilitas,” alas Sarlina.

Menurut Sarlina, yang selalu mengambil retribusi melalui jasa parkir selama kegiatan di MTQ Square, ilegal. Beberapa pihak, sebut dia, bahkan berebut lahan dan membuat karcis dengan mengatasnamakan pemprov dan pemerintah kota.

“Yang ada di sana (pengelola) kebanyakan preman. Pernah itu hari kita minta satuan polisi pamong praja (satpol pp) untuk mengamankan, tapi mereka tidak laksanakan juga,” bebernya.

Masih kata Sarlina, pihaknya juga tidak ingin memaksakan diri mengelola parkiran. Pasalnya, alas dia, fasilitas yang di MTQ adalah milik publik yang banyak dilaksanakan kegiatan sosial. Kalau pun bisa ditarik retribusi, hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan even organizer (EO).

“Memang ini sarana publik. Kalau perlu kita gratiskan. Pemerintah harusnya menyediakan sarana publik untuk masyarakat yang ingin refresing seperti taman,” ujarnya.

Dalam pembangunan fasilitas publik, lanjut Sarlina, bukan semata-mata bertujuan meraik retribusi. Akan tetapi, ujar dia, masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan kepemimpinan Nur Alam.

“Memang, tidak ada luar biasa hasilnya di sana. Kegiatan di sana juga sifatnya temporer tidak setiap hari sehingga kita tidak optimis sepenuhnya dapatkan pendapatan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Sarlina, Pemprov Sultra sudah menyerahkan pengelolaan aset ke Pemkot Kendari. Nantinya, tambah dia, keuntungan dari retribusi yang ditarik dibagi dua antara pemprov dan pemkot.
(cr1/c/jie)

To Top