Tiga DOB Terancam Digabung Kembali di Kabupaten Induk – Berita Kota Kendari
Suksesi

Tiga DOB Terancam Digabung Kembali di Kabupaten Induk

#Jika Ngotot Tidak Ikut Pilkada

KENDARI, BKK – Tiga daerah otonomi baru (DOB) yang tetap ngotot tidak akan ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 atau 2016, terancam kembali digabungkan dengan kabupaten induknya.

Tiga DOB yang diwarning untuk tidak membangkang adalah Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel).

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Bustam, Senin (26/1). Menurut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang pemekaran, daerah yang sudah mekar bisa digabungkan kembali jika pelaksana jabatan (Pj) bupatinya tidak melaksanakan tiga tugas utamanya.

Dalam undang-undang pemekaran, beber dia, terdapat tiga kewajiban Pj yang harus dilaksanakan. Pertama, sebut Bustam, memfasilitasi terbentuknya DPRD, membentuk kelembagaan atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan melaksanakan pilkada untuk pertama kali.

“Jadi, kalau tetap ngotot untuk menolak ikut pilkada, maka akan terancam digabung kembali dengan induknya. Karena, masa percobaan Pj itu hanya dua tahun. Kalau tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang maka konsekuensinya dikembalikan ke induknya,” katanya.

Ia berharap, tiga Pj bupati LM Rajiun (Pj Mubar), La Ode Mustari (Pj Busel) dan Mansur Amila (Pj Buteng) untuk taat terhadap aturan. Kalau pun tidak, kata dia, gubernur harus mengevaluasi ketiganya untuk tidak diperpanjang statusnya sebagai Pj.

“Kalau tetap tidak bersedia, pemerintah pusat bisa mencabut atau mencopot status Pj,” katanya.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, kalau pun terjadi kekurangan anggaran, Pj harusnya menginformasikan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten induknya.

“Ada tanggung jawab kabupaten induk selama tiga tahun untuk menanggung daerah pemekarannya. Makanya, daerah tersebut masih berstatus administratif dan diuji coba selama tiga tahun. Kalau tidak bisa menjalankan kewajiban, maka dianggap gagal,” ujarnya.

Sehingga, tambah dia, tidak ada alasan lagi bagi daerah tertentu untuk tidak siap dengan dalih minim anggaran. Selain mendapat bantuan hibah, lanjut dia, DOB juga bakal mendapatkan kucuran dana alokasi umum (DAU) yang berkisar ratusan miliar.

“Sekarang apa masalahnya. Pada saat mekar juga kan, DOB sudah memenuhi segala syarat. Sehingga, sekarang tinggal kesiapan pemerintahannya,” tutupnya.

Senanda dengan Bustam, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah mengaku, tiga kewajiban pokok tadi harus dilaksanakan. Sebab, alas dia, kalau ancamannya adalah DOB bisa saja kembali di daerah induk berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jangan sampai terjadi demikian. Sanksinya tentu, ada di Mendagri,” katanya.

Semangat membangun infrastruktur, lanjut Dayat, tidak dipermasalahkan. Hanya saja, kata dia, sebelum melaksanakan tugas yang sunah, Pj harus lebih mengutamakan kepentingan wajib.

“Kalau begini terus, gubernur harusnya berani mengevaluasi dan menindak bawahannya,” pintanya.  (cr1/d/lex)

Click to comment
To Top