Lingkar Sultra

DPRD Bombana Setujui Pemekaran Kab Poleang

* Lokasi Calon Ibukota Disebut Milik TNI AU

RUMBIA, BKK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, Johan Salim, SP menyebut, jika calon ibukota Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Poleang di Desa Waemputang kecamatan Poleang Selatan adalah milik TNI Angkatan Udara.

 Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana dalam rangka persetujuan terhadap pembentukan DOB Kabupaten Poleang di Ruang paripurna DPRD setempat, Senin (26/1).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana dalam rangka persetujuan terhadap pembentukan DOB Kabupaten Poleang di Ruang paripurna DPRD setempat, Senin (26/1).

Pernyataan ini disampaikan Johan, pada acara rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan DPRD terhadap pembentukan DOB Kabupaten Poleang di Ruang paripurna DPRD setempat, Senin (26/1).

Menurut Johan, penunjukan lokasi tersebut sebagai calon ibukota perlu dievaluasi agar dalam proses perjalanannya tidak terkendala.

“Ini perlu kita evaluasi kembali. Calon ibukota Poleang di desa Waemputang atau yang lebih dikenal dengan nama Pajongang ini adalah milik TNI Angkatan Udara. Ini sudah pernah dibahas dalam proses pembentukan Kabupaten Bombana dulu, tapi karena adalah milik TNI makanya Rumbia dijadikan sebagai ibukota,” ungkap Johan.

Menurutnya, DPRD Bombana sangat setuju atas rencana pemekaran tersebut, namun pihaknya berpendapat jika pihak DPRD setempat bersama panitia pemekaran kembali melakukan pengkajian ulang terkait hal itu.

“Kita tidak mau pemekaran poleang ini terkendala hanya karena persoalan lokasi ibukota ini. Penetapan ini harus memiliki legalitas formal dari pemerintah setempat. Kalau lokasi ini dimiliki oleh TNI lantas bagaimana proses penyelesaiannya,” jelas politisi PAN Bombana ini.

Menanggapi pernyataan ini, Ketua DPRD Bombana, Andi Firman SE MSi mengatakan masukan tersebut perlu menjadi catatan penting bagi dewan setempat termasuk panitia dalam menjalankan proses pemekaran ini.

“Ini harus menjadi catatan penting bagi kita. Saya kira kehadiran Wakil Bupati dan semua unsur ditempat ini merupakan gambaran jika kita semua sepakat dengan rencana pemekaran ini,” katanya.

Terkait hal itu pihak dewan akan kembali melakukan pengkajian ulang terkait segala syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran nanti termasuk rencana penempatan ibukota yang tertuang dalam proposal pemekaran.

Sehingga lanjut, Andi Firman, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama dapat berjalan, tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bombana, Drs H Rasyid mengatakan, secara umum rencana Pemekaran Poleang tersebut bertujuan untuk mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah itu.

“Dengan pemekaran ini lapangan kerja bagi masyarakat akan terbuka secara luas. Kita ingin Poleang dapat memekarkan diri dari daerah ini sesuai dengan amanah undang-undang,” katanya.

Terkait lokasi calon ibukota yang akan ditempatkan didesa Waemputang, dirinya mengakui jika memang harus memiliki legalitas formal dari pemerintah setempat.

Politisi Partai Golkar ini melalui catatan pentingnya meminta, Bupati segera menindaklanjuti proposal DOB Kabupaten Poleang setelah paripurna tersebut dilaksanakan oleh dewan setempat.

Pantauan jurnalis koran ini dalam paripurna tersebut, DPRD Bombana menyetujui pembentukan DOB yakni Kabupaten Poleang, namun DPRD setempat tetap akan melakukan pengkajian terkait syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran wilayah tersebut. (k2/b/lex)

To Top