Suksesi

PPP dan Golkar Bisa Rugi

#Konflik Internal Bakal Ganggu Pencalonan di Pilkada

KENDARI, BKK – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) di pusat hingga daerah, bisa merugikan dua partai tersebut pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

Pasalnya, perpecahan dalam konsolidasi partai untuk mempersiapkan kadernya tampil, bisa terjadi jika masing-masing kubu saling mengklaim memiliki hak untuk mencalonkan. Padahal, konsolidasi parpol sudah dimulai pada akhir Februari, berdasarkan draft tahapan pilkada serentak 2015.

Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), perpecahan parpol bisa mengganggu konsolidasi kedua partai ini. Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku, pihaknya telah menerima dua kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sultra. Yakni, antara Rasyid Syawal berkiblat ke Romahurmuziy dan La Odo Songko Panatagama ke Djan Faridz.

Kalau di kita, yang pecah itu hanya PPP. Ada dua kepengurusan yang kami terima. Dan konflik ini bisa merugikan dua partai ini,” katanya

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan kubu Romy yang sah menunggangi PPP. Sementara, pihak Djan Faridz sedang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Konflik yang sama, juga terjadi di kubu partai beringin. Meski di daerah belum ada kubu-kubuan, namun di pusat konfliknya cukup memanas. Bai dari pihak Abu Rizal Bakri maupun Agung Laksono belum menunjukan itikad untuk bersatu. Bahkan, keduanya berencana menyelesaikan sengketa partai ke pengadilan.

Meski begitu, KPU Sultra tidak ingin terjebak dalam konflik internal dua partai tersebut. Jelang pelaksanaan konsolidasi dan pengusulan bakal calon (balon) partai, KPU akan mengklarifikasi ke Menkumham kubu siapa yang berhak mengusulkan balon bupati atau wali kota untuk diuji publik nantinya.

“Makanya, sebelum pengusulan balon oleh parpol ke KPU, konflik internal sudah harus terselesaikan. Kalau tidak, ini akan menjadi kerugian parpol sendiri,” ujarnya.

Bagi DPD Golkar Sultra, tidak ada konflik di daerah. Hanya saja, keputusan dalam pengusulan balon sudah pasti mengacu pada keputusan pusat yang saat ini masih terjadi dualisme.

“Kita tidak ada dualisme di daerah. Yang ada, hanya di pusat. Buktinya, di sini tidak ada musda tandingan,” aku Sekretaris DPD Golkar Sultra, Muhammad Basri belum lama ini.

Berbeda dengan Golkar, kubu Songko dan Rasyid Syawal tetap mengklaim diri berhak menguasai partai berlambang kabbah itu di Sultra. Bahkan, informasinya, kubu Rasyid sudah memiliki kantor sendiri untuk mempersiapkan penjaringan balon bupati.

“Kami sudah punya sekret sendiri,” singkat Rasyid beberapa waktu lalu.

Sementara itu, kubu Songko tetap bersikukuh memiliki hak untuk menakhodai PPP Sultra. Songko menganggap, penetapan kubu Romy oleh Kemenkumham belum final sebelum ada keputusan tetap pengadilan. (cr1/c/lex)

To Top