Government

Kalau Salahi Aturan, Direkomendasikan Ditinjau Ulang

#Ketua Komisi I DPRD Sultra Soal Pelantikan Asisten II Butur

KENDARI, BKK – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) LM Taufan Alam mengaku sudah menerima aduan masyarakat tentang pelantikan mantan terpidana korupsi sebagai Asisten II Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) Darwin Kunu.

Taufan mengaku, jika dalam konfirmasinya yang bersangkutan benar dilantik sebagai pejabat dan melanggar aturan, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi peninjauan kembali pengangkatannya.

“Kalau salahi aturan, dewan akan rekomendasikan untuk ditinjau ulang,” tegas Taufan kepada Berita Kota Kendari, Jumat (16/1).

Meski begitu, sebelum itu dewan akan mengkroscek benar tidaknya pelantikan Darwin Kunu sebagai pejabat utama di Pemkab Butur.

“Kami akan cek dulu ke Pemkab Butur dan BKD (badan kepegawaian daerah) kenapa bisa dilantik dan dasarnya apa,” katanya.

Menurut Taufan, seorang terpidana apa lagi dalam kasus korupsi, harusnya dipertimbangkan untuk dilantik sebagai pejabat. Pasalnya, berlandas pada sisi moral dan kepatutan, terpidana korupsi harusnya sudah tidak lagi menjabat sebagai PNS.

“Harusnya pemerintah serba hati-hati melantik seseorang terpidana korupsi,” katanya.

Taufan menambahkan, di Butur tidak mungkin kekurangan kader untuk menduduki jabatan tersebut. Sehingga, terang Taufan, sangat menyayangkan pelantikan Darwin Kunu oleh Bupati Butur Ridwan Zakariah.

“Kenapa tidak dimanfaatkan saja kader lainnya. Kenapa harus Darwin Kunu,” ujarnya.

Diberitakan, Pelantikan Darwin Kunu sebagai Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) terus dipersoalkan. Kali ini, Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LEPIDAK-Sultra) melaporkan masalah ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Ketua Umum LEPIDAK-Sultra Julman Hijrah mengatakan, pihaknya meminta dewan untuk melakukan audiensi dengan pihak terkait atas pelantikan Darwin Kunu yang sebelumnya pernah dipidana atas kasus korupsi semasa menjabat Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Pemkab Butur.

“Kami sudah masukan laporan pada 5 Januari 2015 ke dewan,” terang Julman kepada Berita Kota Kendari, Selasa (13/1).

Lebih lanjut, Julman mengatakan, selain dewan pihaknya juga sudah mengadukan kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra di akhir Desember 2014 lalu. Namun, lanjut dia, di ORI sendiri kasus tersebut belum tuntas.

“Kami juga minta dewan untuk memantau kasus ini. Sebab, pelantikan Darwin Kunu telah melanggar aturan,” kejarnya.

Julman juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Butur Mustari yang tidak tahu pelantikan Darwin Kunu. Padahal, sorot Julman, Mustari sendiri merupakan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Butur.

“Masa Kepala BKD tidak tahu? Itu pernyataan konyol. Kalau tidak tahu, berarti pelantikan Darwin Kunu tidak melalui proses baperjakat, melainkan asal diangkat bupati. Makanya, kami juga meminta ORI untuk memanggil baperjakat,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra mengaku pelantikan pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah menikmati hotel prodeo banyak terjadi di Sultra. Meski begitu, ia menilai pelantikan Darwin Kunu oleh Bupati Ridwan Zakariah sangat tidak elok.

“Karena menyangkut wibawa pemerintahan. Kita inginkan integritas pemerintahan. Pemerintah sebagai pengayom, baik pemerintahan maupun urusan masyarakat,”

Ia juga mengaku, masih banyak pejabat lain yang layak menduduki posisi tersebut. Hanya saja, dia lebih mempertanyakan ketegasan aturan seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, pemahaman dia, ASN belum bisa berlaku karena belum ada peraturan pemerintah (PP).

“Undang-Undang sifatnya umum. Tapi kan harus menunggu PP,” katanya.

Nursalam menambahkan, pelantikan Darwin Kunu tidak disayangkan. Hanya saja, secara etika jabatan, tidak elok disematkan kepada seorang mantan terpidana korupsi.

“Sebenarnya ada dua sisi saya lihat. Pertama, dosa-dosa hukum duniawi sudah dibayar dengan penjara. Namun, dia dilantik menjadi pejabat yang saya anggap tidak layak,” tuturnya.

Sebelumnya, Darwin Kunu pernah menikmati hotel prodeo atas kasus pidana korupsi perencanaan pembangunan tujuh dermaga di Butur semasa menjabat Kadishub Perhubungan. Bedasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.KDI, Darwin Kunu dikurung selama satu tahun.

Namun, putusan pengadilan ini diabaikan oleh Bupati Ridwan Zakariah dan bahkan melantiknya sebagai Asisten II pada 27 Desember 2014.

Pelantikan Darwin Kunu juga mendapat protes dari berbagai praktisi dan pejabat Pemprov Sultra. Salah satunya, Kepala BKD Sultra Nur Endang Abas. Dia berpandangan, pengangkatan Darwin Kunu sebagai Asisten II Pemkab Butur menyalahi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 4 huruf b yang berisikan tentang PNS yang terpidana korupsi harusnya pecat. (cr1/c/lex)

To Top