HAMI Desak Polda Jadikan Bupati Buton Tersangka – Berita Kota Kendari
Headline

HAMI Desak Polda Jadikan Bupati Buton Tersangka

KENDARI, BKK – Direktur LBH HAMI Sultra, Andre Darmawan, yang melakukan pendampingan terhadap dua mahasiswa asal Buton, yang menjadi korban penganiayaan saat aksi di depan rumah jabatan Bupati Buton 22 oktober lalu meminta penyidik Polda Sultra menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami mendesak Polda Sultra agar segera meningkatkan status Pak Umar Samiun sebagai tersangka karena berdasarkan keterangan saksi yang sudah diperiksa dan hasil visum telah ditemukan cukup bukti bahwa dia melakukan pidana penganiayaan,” kata Andre Darmawan kepada jurnalis Harian Berita Kota Kendari (BKK), Jumat (16/1).

Dia menegaskan, berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi menyebutkan jika saat kejadian membenarkan Umar Samiun melakukan penganiayaan, ditambah lagi dengan hasil visum. “Kami sangat yakin bahwa Umar Samiun melakukan penganiayan. Sudah cukup dua alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka,” katanya.

Andre berjanji pekan depan ini HAMI Sultra kembali akan mendatangi Polda Sultra untuk mempertanyakan bagamana kesimpulan penanganan kasus ini, karena menurutnya sudah cukup berlarut.

Soal pernyataan penyidik bahwa status Umar Samiun ditentukan setelah adanya gelar perkara, Andre menyatakan, pihaknya menunggu gelar perkara, dia mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum juga digelar.

Andre menduga ada lobi-lobi untuk menghambat penanganan perkara ini. “Indikasinya karena kasus ini sudah cukup berlarut, padahal kalo kita bandingkan perkara yang sama misalnya penganiayaan begitu cepat diproses,” ujarnya.

Sementara pihak Polda Sultra melalui Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Komisaris Polisi (Kompol) Muhadi Walam, mengatakan, gelar perkara dimaksudkan untuk memperjelas kasus dan mencocokkan keterangan para saksi yang telah diperiksa.

“Saya belum tahu pastinya kapan akan dilakukan gelar perkara, namun saat ini tinggal pelaksanaannya,” jelas Walam.

Sebelumnya, Polda Sultra telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Umar Samiun, untuk dimintai konfirmasi terkait kasus ini.

Dugaan penganiayaan yang menyeret Bupati Buton itu bermula ketika sejumlah mahasiswa di daerah itu menggelar aksi unjukrasa, 22 Oktober 2014 lalu. Mereka memprotes rencana kebijakan bupati yang mengalihkan status pelabuhan niaga di Kabupaten Buton menjadi kawasan pelabuhan wisata.

Marah dengan aksi unjukrasa itu, Umar Samiun malah melakukan pemukulan terhadap dua orang aktivis. Pemukulan dilakukan usai unjukrasa. Kasus ini dilimpahkan ke Polda Sultra sejak tanggal 31 Oktober 2014 lalu. (cr2/c/lex)

Click to comment
To Top