Headline

Tahapan Pilkada Konsel Terancam Kandas di Jalan

Hidayatullah Nilai Anggaran Pilkada Diputuskan Sepihak

Ilustrasi

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 di Konawe Selatan (Konsel) terancam kandas tengah jalan, karena anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Konsel dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat hanya Rp 7 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah mengatakan, anggaran pilkada bukan soal banyak atau sedikitnya. Hanya saja, alas dia, jika pilkada hanya Rp 7 miliar maka dianggap tidak cukup. Padahal, sebelumnya KPU Konsel sudah mengusulkan Rp 25 miliar.

Pilkada itu soal kecukupan anggaran untuk menunjang keberlangsungan pilkada. Kalau hanya demikian, kita khawatirkan pilkada Konsel akan berhenti di tengah jalan,” aku Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Lebih lanjut, protes Hidayatullah, dalam penetapan anggaran pilkada, pemda terkesan sepihak. Dari delapan daerah yang diikutkan pilkada di Sultra, empat di antaranya tidak pernah berkoordinasi dengan KPU dalam mengetok anggaran.

Empat daerah itu adalah Konsel, Muna, Kolaka Timur (Koltim) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

KPU tidak pernah dilibatkan. Pemda dan dewan menetapkan secara sepihak,” protes mantan komisioner KPU Kota Kendari ini.

Hidayatullah menambahkan, sebelum penetapan anggaran, harusnya pemda membentuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan mengundang KPU membahas anggaran yang diusulkan. Sehingga, lanjut dia, anggaran yang ditetapkan merupakan satu kesatuan pemikiran seluruh pihak.

Hanya Buton Utara yang melakukan koordinasi dengan KPU-nya. Butur harusnya dicontoh oleh pemda lain,” akunya.

Persoalan anggaran yang ditetapkan masing-masing daerah, lanjut Hidayatullah, sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dipelajari. Selain itu, lanjut Dayat, Mendagri harusnya mengajari terlebih dulu empat pemda tersebut berkait dengan tata cara koordinasi dengan lembaga lain.

Harusnya, ada pemahaman bersama tentang kebutuhan anggaran pilkada ini. Mendagri kami minta turunkan rekomendasi kepada pemda diajari cara berkoordinasi dengan lembaga vertikal,” sorotnya.

Masih mengenai anggaran, Dayat menyebutkan kebutuhan penyelenggara dalam pilkada cukup banyak. Misalnya, beber dia, logistik, honor penyelenggara, tata kelola pemutakhiran pemilih, kampanye dan fungsi sosialisasi.

“Kalau pun anggaran diselewengkan, pasti juga mereka diaudit. Yang penting anggarannya cukup, bukan lebih atau jor-joran,” ujarnya.

Dayat menyebutkan, dari delapan daerah yang ikut pilkada, tiga daerah otonomi baru (DOB) Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat, sama sekali tidak menyiapkan anggaran. Meski sudah diusulkan oleh KPU, tiga pejabatnya menolak untuk ikut pilkada 2015.

“Termasuk anggarannya tidak disiapkan. Makanya, seluruh permasalahan anggaran kita sudah sampaikan kepada Mendagri. Tergantung Mendagri melihatnya seperti apa,” jelasnya. (cr1/c/lex)

To Top