Pemprov Tertutup Soal Sumber Dana Kegiatan di Bokori – Berita Kota Kendari
Government

Pemprov Tertutup Soal Sumber Dana Kegiatan di Bokori

KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkesan tertutup soal sumber pendanaan kegiatan pergantian malam tahun baru di Pulau Bokori.

Kepala Biro Humas Pemprov Sultra Abu Hasan mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang dihabiskan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, dana dalam kegiatan seremonial malam tahun baru tidak ada dalam nomenklatur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Saya tidak tahu berapa totalnya, karena setiap SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) yang tanggung masing-masing kegiatannya,” aku Abu Hasan kepada Berita Kota Kendari, Minggu (4/1).

Masih kata Abu Hasan, seluruh biaya pada kegiatan tutup tahun, ditanggulangi oleh masing-masing SKPD. Sehingga, alas dia, tidak ada kesan menghambur-hamburkan anggaran daerah.

“Memang tidak ada mata anggarannya. Sehingga, SKPD berinisiatif tanggung sendiri kegiatan termasuk transportasi, konsumsi dan akomodasi ke sana (Pulau Bokori). Dan anggaran yang digunakan itu, sangat minimal sekali,” alas mantan Kepal Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprov Sultra ini.

Di Bokori, sempat terselip beberapa komentar dari salah satu pejabat pemprov bahwa setiap SKPD mengeluarkan Rp 15 juta untuk membiayai kegiatan tersebut. Sehingga, diperkirakan anggaran yang terkumpul bisa mencapai Rp 675 juta jika dikalikan 45 SKPD pemprov.

Namun, jumlah anggaran ini dibantah oleh Abu Hasan. Menurut dia, tidak ada SKPD yang mengumpulkan total dana sebesar itu.

“Saya saja di Humas tidak kumpul,” bantahnya.

Sementara itu, Ketua Pusppaham Sultra Saipin menilai, pemprov terkesan menghamburkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penutupan tahun baru di Bokori. Perayaan di Pulau Bokori, dinilai sangat hedonis.

“Kalau masyarakat yang berkunjung di sana wajar. Karena keingintahuannya terhadap penutupan malam tahun baru, terlebih ada info tentang datangnya artis. Masyarakat pasti mengeluarkan biaya sendiri,” ujarnya.

Dengan itu, lanjut Saipin, kegiatan ini sebenarnya disuguhkan hanya untuk birokrasi.

“Kalau mau, buatlah kegiatan yang tidak menguaras biaya masyarakat. Toh, ke sana juga masyarakat yang tanggung sendiri,” celetuknya.

Saipin juga menambahkan, kalau dana kegiatan ini berasal sumbangan masing-masing SKPD, maka sumber anggarannya harus dipertanyakan. Sebab, jangan sampai SKPD sengaja memangkas pos anggaran lain, hanya untuk menyumbang dalam kegiatan itu.

“Sekarang harus dipertanggungjawabkan juga. Pemprov harus menyampaikan ke publik,” tuturnya. (cr1/c/lex)

Click to comment
To Top