Headline

Menkes : RS di Sultra Bisa Terima Pasien KIS

Data RTS Akan  Dievaluasi

kisKendari, KP – Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Sultra belum valid. Karena itu data yang ada akan dievaluasi. Berdasarkan pertimbangan, tahap persiapan dan eveluasi berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun. Walaupun masih dalam tahap persiapan, bagi para pemegang KIS tidak perlu khawatir. Sebab mereka sudah mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana yang diterima pemegang kartu BPJS. Apalagi  Presiden Jokowi telah menuangkan rancangan ketentuan KIS dalam Perpres. Yang mana, penyelenggara KIS dimasukan dalam program JKN diatur oleh UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
“Jadi bagi setiap Rumah Sakit (RS) atau fasilitas kesehatan yang berkerja sama dengan pemerintah melalui program JKN, sudah bisa menerima pasien pemegang KIS termasuk RS di Sultra. Bila sebelumnya masih ragu terkait juknisnya, kini tak perlu khawatir. Sebab nomenkalturnya dan pelaksanaanya telah diatur dalam perpres No. 166 tahun 2014,” kata Menteri Kesehatan, dr Nila Djuwita F Moeloek saat berkunjung di Puskesmas Poasia Kendari, kemarin.

Perpres ini kata menteri, meliputi program perlindungan sosial seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat melalui KIS dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah membentuk tim mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Di Sultra, tahapannya masih berlangsung namun kemungkinannya efektif 6 – 9 bulan kedepan. Sebab pemerintah berancana akan melakukan evaluasi data penerima RTS. Apalagi ia tidak memungkiri penyaluran program jaminan sosial banyak yang salah sasaran.

“Data yang menjadi rujukan pemerintah harus dievaluasi, sebab dianggap sudah tidak tepat. Apalagi hasil pendataan BPS tahun 2011 lalu. Untuk itulah, tahun depan pemerintah berencana akan melakukan pemutakhiran data RTS. Makanya, bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover di BPJS untuk bersabar. Bila dianggap layak, mereka akan dimasukan dalam program KIS,” jelas dr Nila Moeloek.

Meskipun pelayanan KIS menjadi tanggungjawab Kemenkes, namun nomenklatur pengganggarannya melekat di Kemensos. Yang mana, anggarannya dicover dalam dana bantuan sosial (Bansos). Dengan demikian, mulai dari persiapan dan evaluasi data merupakan kewenangan Kemensos. Bila tahapannya sudah tuntas, program KIS bisa dilaksanakan.

“Jadi pelaksanaannya nanti  tanyakan langsung ke Kemensos. Sebab posisi Kemenkes hanya sebatas koordinasi terkait kesiapan dan perkembangan tahapan pelaksanaan,” katanya. (kn)

To Top