Headline

Mendagri Dukung Pilkada Serentak 2016

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak ke tahun 2016 disambut positif Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, ada banyak pertimbangan Pilkada serentak sebaiknya digelar tahun 2016. Terlebih sekitar 204 Pilkada akan digelar serentak pada hari yang sama.

pilpores

Ilustrasi

“Kita saat ini juga masih menunggu pengesahan DPR terkait Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY. Tapi pada prinsipnya Kemendagri menyambut positif usulan KPU agar pelaksanaan Pilkada dapat diundur ke awal tahun 2016,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (23/12).

Tjahjo mengungkapkan, salah satu alasan Pilkada serentak sebaiknya diundur adalah agar persiapan teknis yang dilakukan KPU sebagai pelaksana lebih baik termasuk konsolidasinya ke pemerintah dan daerah.

“Selain itu, KPU harus benar-benar punya persiapan yang matang karena pelaksanaan Pilkada serentak digelar dalam satu tahun, baik hari pencoblosannya maupun pelantikannya,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.

Menurut Tjahjo, pengunduran pelaksanaan Pilkada serentak ke awal tahun 2016 membuat jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada bertambah dari 204 jadi 304 dan Pilgub naik dari 8 jadi 10 Pilgub.

“Hal ini juga membuat siklus pemilu kita lebih baik, 2014 interval dua tahun ke 2016 dan nantinya 2019 interval ke pilkada serentak nasional 2021,” jelas Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan, jika pihaknya siap melaksanakan Pilkada di akhir 2015 termasuk jika diundur ke 2016.

“KPU pada dasarnya selalu siap melaksanakan kapan pun Pilkada serentak digelar. Hal penting yang perlu disiapkan adalah perangkat perundang-undangannya agar dapat segera dilengkapi,” kata dia.

Husni menambahkan, usulan agar Pilkada 2015 diundur ke awal tahun 2016 sangat beralasan. Terutama terkait persiapan teknis yang lebih matang dan anggaran.

‎”Hal ini akan kita bahas dengan Kemendagri. Sementara untuk Perppu Pilkada bisa direvisi setelah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR. Intinya, KPU siap kapan pun pelaksanannya,” tandasnya.

Sementara Pj Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada Ilaihi menegaskan bahwa Kabupaten Muna Barat belum siap menyelenggarakan pilkada serentak 2015.

Alasannya beber dia, Muna Barat tidak memiliki kesiapan pada semua hal, baik dari segi perangkat kelembagaan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih lagi pada kesiapan anggaran untuk pilkada. “Bagaimana kita mau bicara pilkada, sementara kita belum punya uang, belum memiliki perangkat kelembagaan, “ujar Rajiun.

Menurut Rajiun saat ini Muna Barat belum bisa menggunakan anggaran dana hibah yang telah ditransfer oleh Kabupaten Induk sebesar Rp 3 miliar maupun jibah dari pemprov sebesar Rp 7 miliar. Itu pun penggunaan dana hibah tersebut tidak diporsikan untuk pilkada.

Menurut mantan Kasat Pol PP Pemprov Sultra ini, persoalan ini bukan pada persoalan menerima atau menolak pilkada, tapi lebih pada upaya menciptakan pilkada yang berkualitas. Rajiun khawatir, proses pilkada akan amburadul jika dipaksakan digelar tahun 2015, terutama mengenai pemutakhiran data pemilih di Muna Barat yang telah terpisah dari Muna.

Sementara itu di Kabupaten Muna, pilkada siap digelar secara serentak tahun 2015 mendatang. Menurut Bupati Muna, dr LM Baharuddin, M.Kes anggaran pilkada Muna sudah diporsikan dalam APBD Muna tahun 2015 sebesar Rp 40 miliar yang bersumber dari SILPA 2014. “Beberapa waktu lalu dalam rapat konsultasi di Pemprov, saya jelaskan bahwa ada dana SILPA tahun 2014 sebesar Rp 40 miliar, salah satunya SILPA untuk penggajian CPNSD K2 Muna. Tapi sampai sekarang mereka belum terima SK sehingga anggarannya meluncur tahun 2015. Dana inilah yang akan dialihkan untuk Pilkada,”jelas Baharuddin.

Baharuddin juga mengungkapkan bahwa Pemkab Muna sudah menyerahkan dana hibah sebesar Rp 3 miliar ke Pemkab Muna Barat pada tanggal 11 Desember. “Dana hibah tidak termasuk untuk anggaran pilkada,”tegasnya. (rs)

To Top